Revitalisasi Transportasi Berkelanjutan

0
6

[ad_1]

Oleh Nirwono Joga *)

Serentetan peristiwa kecelakaan lalu-lintas yang melibatkan angkutan umum merupakan potret buruk pengelolaan transportasi di Jakarta. Penerobosan Metromini berakibat tabrakan fatal dengan KRL hingga Kopaja menabrak dan menewaskan pejalan kaki. Jalan telah lama menjadi ladang pembantaian warga kota. Perlu berapa korban lagi untuk menyadarkan kita atas keselamatan dan keamanan berlalu-lintas di kota?

Lalu apa yang harus dilakukan? Pertama, Dishubtrans dan kepolisian harus terus-menerus melakukan penertiban (razia, tilang, kandangkan) semua jenis angkutan umum yang tidak laik jalan. Tidak ada toleransi terhadap angkutan umum yang tidak laik jalan tetap beroperasi di jalanan, karena sangat membahayakan bagi penumpang, sopir dan kernet, dan pengguna lalu-lintas lainnya.

Penertiban harus dilakukan dengan simpatik, manusiawi, tetapi tegas. Pengemudi wajib memiliki SIM dan membawa STNK. Jika mereka memiliki surat bukti kir kendaraan, sementara kendaraan tidak laik jalan, maka perlu dibuktikan apakah surat kir itu palsu atau pada saat uji kir terjadi permainan dengan petugas sehingga mendapatkan surat kir resmi.

Merujuk pada UU No. 22/2009 tentang Lalu-lintas dan Angkutan Jalan Pasal 48 (3), kinerja minimal kendaraan bermotor yang diukur meliputi emisi gas buang, kebisingan suara, efisiensi sistem rem utama, efisiensi sistem rem parkir, kincup roda depan, suara klakson, daya pancar dan arah sinar lampu utama, radius putar, akurasi alat penunjuk kecepatan, kesesuaian kinerja roda dan kondisi ban, serta kesesuaian daya mesin penggerak terhadap kendaraan.

Melihat armada angkutan umum yang lalu-lalang di jalanan saat ini, sulit rasanya untuk menyebutkan bus-bus sedang yang memenuhi persyaratan itu.

Kedua, Dishubtrans menunjuk PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) sebagai operator tunggal transportasi di Jakarta. Pengelola bus-bus sedang seperti Kopaja, Kopami, Dian Mitra, Koantas Bima, dan Metromini hingga koperasi angkutan kota didorong secepatnya untuk bergabung.

Di bawah satu manajemen, Pemprov DKI dapat mengintegrasikan operasional transportasi, penetapan tarif dan sistem tiket terpadu, satu tarif satu tiket untuk satu perjalanan dengan berbagai jenis moda angkutan umum. Penerapan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan standar pelayanan minimum lebih mudah untuk dilaksanakan.

Pembayaran kepada operator menerapkan sistem rupiah per kilometer. Pengemudi harus mendapat gaji yang lebih baik di atas upah minimun regional, BPJS, dan jaminan asuransi Jasa Raharja. Ini dimaksudkan tidak akan ada lagi bus yang ngetem atau kebut-kebutan di jalan untuk mengejar setoran.

Perekrutan (ulang) pengemudi dan pembinaan secara berkala diperlukan untuk menjamin keselamatan penumpang dan tertib berlalu-lintas.

Ketiga, Pemprov DKI dapat memberikan subsidi berupa public service obligation dengan berkontrak kepada perusahaan yang jelas dari segi aspek hukum dan sehat kondisi perusahaannya. Dari kelima operator bus sedang, hingga kini, baru Kopaja yang memenuhi syarat bergabung dalam manajemen PT Transjakarta.

Dengan bergabung ke Transjakarta dan melalui Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, peremajaan bus sedang dapat dilakukan secara massal, transparan, dan akuntabel. Di samping itu, Dishubtrans juga harus terus menambah bus baru dan meremajakan armada bustrans yang sudah tidak laik jalan.

Armada bus dilengkapi GPS dan CCTV untuk memantau dan mengatur pergerakan bus dan mengawasi keselamatan penumpang. Fasilitas pendingin udara (AC) juga akan menambah kenyamanan dalam bus. Penerangan yang cukup di dalam bus diperlukan terutama untuk keselamatan penumpang di malam hari.

Keempat, Dishubtrans bersama Dinas Penataan Kota harus menata ulang semua trayek (re-routing) yang disesuaikan kebutuhan perjalanan masyarakat saat ini dan RTRW dan RDTR DKI Jakarta 2030. Trayek terintegrasi (bus transjakarta, kereta bawah tanah/ mass rapid transit/MRT, 8 rute kereta ringan/light rail transit/LRT, kereta bandara, kereta cepat) dengan rencana pengembangan kawasan terpadu berbasis transportasi (transit oriented development/ TOD) di mana hunian (vertikal), pasar, perkantoran, sekolah dalam satu kawasan untuk menekan kepadatan dan kemacetan lalu-lintas.

Trayek yang bersisian dengan koridor bus transjakarta dapat dihapus secara bertahap dan mendorong warga beralih ke bus transjakarta. Rute trayek bus sedang dan angkutan kota ditempatkan sebagai pendukung dan pengumpan dari kawasan yang tidak/ belum dilalui bus trans dan jaringan kereta api (commuter line, MRT, LRT).

Perkembangan transportasi berbasis teknologi informasi (aplikasi on line) juga harus diberi tempat sebagai pendukung, penghubung, dan pengumpan ke seluruh jaringan transportasi massal terdekat sehingga memudahkan penumpang untuk berganti angkutan umum.

Pemda menyediakan fasilitasi transportasi bukan kendaraan bermotor. Dalam jarak dekat, kota membangun trotoar dan infrastruktur sepeda (jalur, parkir, sepeda sewa) yang aman, nyaman, dan aksesibilitas untuk semua. Warga dibiasakan berjalan kaki atau bersepeda dalam beraktivitas sehari-hari. Trotoar dan jalur sepeda terintegrasi dengan halte, stasiun, dan terminal ke sekolah, kantor, pasar, pusat perbelanjaan, dan taman.

Pada akhirnya, selaras UU No. 22/2009 tentang Lalu-lintas dan Angkutan Jalan dan Perda DKI Jakarta No. 5/2014 tentang Transportasi, bahwa pemerintah wajib membangun transportasi berkelanjutan dan melindungi warganya dalam bertransportasi untuk meminimalisasi angka kecelakaan dan korban berlalu-lintas di jalan. Semoga.

*) Nirwono Joga, Koordinator Kemitraan Kota Hijau


Investor Daily

Nirwono Joga/GOR

Investor Daily

[ad_2]

View Source link

LEAVE A REPLY