Wacana Pembentukan Negara Bagian Ketujuh Khusus Warga Aborigin

0
10

[ad_1]

REPUBLIKA.CO.ID, MELBOURNE — Seorang kuasa hukum dan aktivis masyarakat adat Aborigin mengusulkan Australia mendirikan negara bagian ketujuh yang dikelola oleh masyarakat Aborigin, dengan parlemen dan sistem pengadilan sendiri.

Warga Tasmania, Michael Mansell mengatakan memiliki status sebagai negara bagian merupakan ‘hadiah utama’ dalam peta menuju penentuan nasib sendiri dan yurisdiksi baru yang bisa beroperasi seperti negara bagian yang sudah ada [di Australia]. “Gagasan ini akan memiliki kekuatan [untuk menentukan kebijakan] atas kenaikan pajak, jalan, listrik, pendidikan, kesehatan, perumahan dan sebagainya,” kata Mansell.

“Dengan kata lain, Pemerintah Federal Australia akan kembali menyerahkan tanggung jawab penuh kepada warga Aborijin untuk menentukan cara terbaik yang kami bisa [lakukan] di dalam federasi ini.”

Pria asal masyarakat adat Aborigin Palawa ini baru saja menerbitkan buku Treaty And Statehood atau Perjanjian dan Kenegaraan dan mengatakan, negara bagian ini bisa didirikan di atas tanah yang sudah dikuasai oleh orang-orang Aborigin dan tanpa mengubah konstitusi.

Namun dia mengakui, usulan ini tidak akan terwujud dalam kurun waktu setidaknya dua atau tiga dekade dengan mengatakan perjanjian atau kursi yang ditunjuk [khusus] di Parlemen Federal, seperti di Parlemen Selandia Baru cenderung lebih mungkin. “Untuk model yang terus kami upayakan secara bertahap, Anda harus melihatnya 20 atau 30 tahun mendatang,” katanya.

“Jika kami mencoba untuk merangkul orang-orang Aborigin secara politis, sedekat mungkin dengan posisi kedaulatan yang pernah dimiliki orang-orang Aborijin sebelum terjadinya invasi pada 1788, maka hadiah utama ini bisa dituangkan dalam bentuk pendirian negara bagian ketujuh,” katanya.

Peta tanah yang dimiliki warga Aborijin

Peta tanah yang dimiliki warga Aborijin, atau memiliki status kepentingan adat Aborigin.

Australia Selatan dan Victoria menghendaki perjanjian sendiri

Desakan ini muncul seiring dengan pengumuman dari Pemerintah Australia Selatan yang menghendaki adanya perjanjian dengan kelompok Aborijin yang ada di dalam wilayah negara bagiannya. Australia Selatan telah mengalokasikan anggaran sebesar empat juta dolar AS (atau setara Rp 40 miliar) dalam evaluasi anggaran pertengahan semester mereka untuk membentuk komisioner perjanjian.

Menteri Urusan Aborigin Australia Selatan, Kyam Maher, mengatakan, ia ingin diskusi mengenai [perjanjian dengan kelompok Aborijin ini] dimulai sekarang juga dan diharapkan perjanjian pertama akan bisa dirampungkan dalam kurun waktu 12 bulan. “Kami tidak akan melakukan perjanjian dengan menyiapkan keputusan akhir di benak kami. Kami tidak akan memulai perjanjian dengan pikiran penuh prasangka tentang apa yang mungkin dimasukkan dalam perjanjian ini,” kata Maher.

“Hal itu akan dibahas dalam diskusi dan akan menjadi bahasan negosiasi yang dengan warga Aborijin Australia Selatan.”

Negara bagian Victoria mulai melakukan proses perjanjian [dengan kelompok Aborijin] di wilayahnya pada bulan Mei lalu.
Dewan Referendum Pemerintah Federal, yang bekerja menyusun pengakuan konstitusional warga Aborijin Australia, mulai menggelar pembahasan secara nasional dengan kelompok-kelompok Aborijin dan warga Selat Torres di Hobart, pekan lalu.

[ad_2]

If You Want to See Source link

LEAVE A REPLY