Pencarian

Akses Jalan Ditutup, Warga Datangi Kantor Wakil Rakyat

Jajaran Komisi III DPRD Banjarbaru mengadakan pertemuan dengan perwakilan warga Syamsudin Noor. Foto - Hans

MEDIAKITA.CO.ID - Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) didatangi sejumlah masyarakat Kelurahan Syamsudin Noor, Kecamatan Landasan Ulin, Kamis (1/4/21) siang.

Kedatangan mereka untuk meminta solusi kepada wakil rakyat, khususnya jajaran Komisi III terkait persoalan penutupan Jalan Handil 6 RT. 40 yang dilakukan oleh salah satu pengembang (developer) perumahan.

Seorang tokoh masyarakat, Suprapto mengklaim bahwa dirinya bersama sejumlah masyarakat setempat telah merencanakan pembangunan Jalan Handil 6 sejak lama.

"Kami sejak dulu sudah berencana untuk pembuatan jalan itu. Tapi, sekarang malah ditutup oleh orang baru. Karenanya, kami datang ke sini untuk meminta bantuan dari para wakil rakyat," ucapnya dihadapan jajaran Komisi III dalam rapat yang berlangsung di Lantai II Gedung DPRD Kota Banjarbaru.

Dia meminta kepada para legislator agar mencarikan solusi atas penutupan akses yang dilakukan oleh developer perumahan. Selain itu, sambungnya, pihak developer juga mendirikan pondasi bangunan rumah tepat di tengah jalan tersebut.

"Karena saya pernah bersusah payah, saya berharap Jalan Handil 6 tidak ditutup. Jangan semena-mena karena dia orang kuat," tegasnya yang juga merupakan Ketua RW.03 Kelurahan Syamsudin Noor itu.

Ketua RW.03 Kelurahan Syamsudin Noor, Suprapto. Foto - Hans

Usai mendengar pemaparan dari masyarakat, anggota Komisi III DRPD Kota Banjarbaru, Muhammad Subakhi mengatakan bahwa pihak developer perumahan yang bersangkutan sudah memberikan opsi penggantian jalan baru.

Namun, realisasi pembangunan jalan tersebut masih terkendala pembebasan lahan yang belum dilakukan oleh pihak bersangkutan.

"Keinginan niat baik dari pihak developer untuk membuatkan jalan itu harus dibuktikan. Jangan sampai ujung-ujungnya pemerintah yang diminta melakukan pembebasan lahan," cetus Subakhi.

Politikus Partai PPP itu juga meminta kepada pihak developer untuk mencabut laporan perkara perihal perusakan pondasi bangunan yang diduga dilakukan sejumlah masyarakat setempat.

"Proses panggil memanggil warga ke Polda di-stop (dihentikan), jadi warga tidak merasa ditekan," pintanya.

Diketahui, rapat kerja yang berlangsung cukup alot itu merupakan tindak lanjut dari pertemuan sebelumnya, yakni pada 11 Januari 2021 lalu.

Dalam pertemuan itu, turut hadir Lurah Syamsudin Noor, pejabat Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim) Kota Banjarbaru, serta DPW Badan Advokasi Investigasi Hak Asasi Manusia RI Kalimantan Selatan. (hns)