MEDIAKITA.CO.ID - Salah satu penyesuaian kurikulum tahun 2025 ini adalah menambahkan mata pelajaran pilihan Koding dan Kecerdasan Artifisial (KKA) yang mulai diterapkan di sejumlah Sekolah Menengah Atas (SMA) di Kalimantan Selatan pada tahun ajaran 2025/2026 Meski demikian, penerapannya dilakukan secara bertahap menyesuaikan kesiapan masing-masing sekolah.

Hal tersebut disampaikan oleh Gusti Musriadi, Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian Bidang Pembinaan SMA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Kalimantan Selatan, Kamis (31/7/2025).

Menurutnya, kebijakan ini mengacu pada Permendikdikdasmen Nomor 13 Tahun 2025 tentang Kurikulum pada PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.

“KKA ini mulai diterapkan tahun ini, tetapi sifatnya bertahap dan Disesuaikan dengan kesiapan guru, siswa, dan sarana prasarana sekolah,” ujar Gusti.

Beberapa SMA mengintegrasikan ke dalam mata pelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Untuk jenjang SMA sederajat dimulai di kelas 10, jenjang SMP sederajat dimulai di kelas 7, sementara SD dimulai di kelas 5.

Saat ini, Kemendikdasmen bekerja sama dengan Lembaga Pelatihan Daerah (LDP) yakni Hasnur Centre dan PT Jully Tjindrawan Robotic tengah melaksanakan pelatihan guru KKA. Pelatihan tahap awal difokuskan kepada sekolah-sekolah penerima Dana BOS Kinerja (BOSKin).

“Di Kalimantan Selatan ada sekitar 212 SMA, dan dari jumlah itu 92 sekolah menerima BOSKin. Sekolah-sekolah inilah yang kita prioritaskan mengikuti pelatihan karena memiliki dukungan anggaran,” jelasnya.

Pelatihan ini tidak hanya terbuka untuk sekolah penerima BOSKin. Sekolah non-BOSKin pun bisa ikut serta, asalkan memenuhi syarat, antara lain memiliki minimal 400 siswa. 

Ia menegaskan, pelaksanaan KKA juga menekankan pada etika dan tanggung jawab digital, bukan sekadar kemampuan teknis. 

“Anak-anak harus diajarkan menggunakan teknologi secara bijak. Ini bukan hanya tentang coding, tapi juga membentuk karakter dan kesadaran etis,” tambahnya.

Tantangan pelaksanaan KKA antara lain keterbatasan sarana seperti komputer atau laptop, serta guru yang belum semuanya memiliki kompetensi teknologi. Karena itu, pelaksanaan dilakukan secara fleksibel dan tidak membebani sekolah.

“ Kami berharap program ini bisa menyentuh seluruh sekolah secara bertahap,” pungkasnya. (rdn)