Menteri Keuangan (Menkeu) Republik Indonesia, Sri Mulyani Indrawati. Foto - Instagram @smindrawati
MEDIAKITA.CO.ID – Pasca pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Ibu Kota Negara menjadi undang-undang, pemerintah mulai mengambil ancang-ancang untuk segera memulai pembangunan tahap pertama.
Bahkan, dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2022 dipertimbangkan menjadi opsi dalam pemenuhan anggara untuk merealisasikan proses pembangunan tersebut.
Adapun dana yang digunakan mencapai Rp 178,3 triliun yang masuk dalam klaster Penguatan Pemulihan Ekonomi. Anggaran PEN 2022 sendiri mencapai Rp 455,62 triliun yang terdiri dari tiga klaster.
"Kalau PUPR waktu itu menyampaikan akan membuat (akses) jalannya (di IKN), itu kalau memang bisa eksekusi di 2022 maka akan bisa kita anggarkan di Rp 178 (triliun) ini," kata Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani dilansir dari tayangan YouTube Kemenkeu, Jumat (21/1/22).
Bendahara negara ini menganggap, pembangunan IKN menjadi salah satu program yang bisa mengabsorsi dana PEN secara optimal. Apalagi alokasi sebesar Rp 178,3 triliun tersebut belum dispesifikasi untuk apapun.
"Makanya di pemulihan ekonomi, penguatan ini kita harus betul-betul pragmatic, mana yang bisa jalan. Makanya kemarin saya buat statement untuk IKN, ini termasuk yang akan bisa dimasukkan dalam klaster ini kalau kementerian terkaitnya siap," ucap Sri Mulyani.
Kendati demikian, wanita yang akrab disapa Ani ini menuturkan, anggaran tersebut baru bisa digunakan jika kementerian teknis dalam hal ini Kementerian PUPR telah siap melakukan proses eksekusi.
Di sisi lain dia menyadari, masyarakat masih dalam situasi pandemi Covid-19 dan Indonesia masih dalam rangka pemulihan ekonomi. Selain menyiapkan anggaran IKN, dua hal itu akan tetap menjadi perhatian utama.
Pemerintah, lanjutnya, akan menyisir proyek pembangunan IKN yang masuk spesifikasi pemulihan ekonomi. Sehingga, konteks anggaran PEN tetap sebagai akselerasi pemulihan.
"Itu yang akan kita coba lakukan, kita akan lihat kesiapan K/L-nya, kemampuan untuk eksekusinya, dan dampak ekonominya yang paling optimal. Sehingga kita berikan prioritas untuk bisa gunakan Rp 178 triliun," tandasnya. (tim)
