Pj Gubernur Kalimantan Selatan, Safrizal ZA saat kegiatan penanaman serentak satu juta pohon se-Kalsel beberapa waktu lalu. Foto - Istimewa
MEDIAKITA.CO.ID - Tiga belas (13) kepala daerah se-Kalimantan Selatan diminta menjadikan pembangunan lingkungan sebagai prioritas utama atau top priority, dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD).
Instruksi itu ditekankan terutama bagi wilayah yang kerap menjadi langganan banjir, misalnya Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST).
"Saya minta kepada seluruh Bupati dan Wali Kota untuk menjalankan instruksi ini," kata Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Selatan, Safrizal ZA saat rakor pengawasan intern keuangan dan pembangunan (Rakorwasinkeubang) di Gedung Idham Chalid, Kamis (20/5/21) kemarin.
Dalam arahannya, pria berdarah Aceh ini menekankan masing-masing pimpinan daerah harus menganalisa penyebab terjadinya bencana, sehingga akan mudah memutuskan strategi penanganan atau upaya pencegahan terhadap segala potensi bencana yang dapat terjadi.
Upaya penanganan itu dilakukan secara masif dan berkelanjutan, mulai jangka pendek, menengah hingga mitigasi jangka panjang.
"Harus muncul strateginya, harus terlihat di dalam RPJMD, baru kita akan lakukan secara terintergrasi dan sistematis," tegasnya.
Masih menurutnya, sektor lingkungan sudah semestinya mendapatkan perhatian khusus dan terus dilakukan evaluasi agar kebijakan ke depannya dapat berjalan selaras.
Dia mengklaim, Pemprov Kalsel telah melakukan penanaman 1 juta pohon secara serentak di 13 kabupaten/kota dalam rangka pemulihan lingkungan pasca bencana banjir dan pengurangan lahan kritis.
Meski begitu, Safrizal menilai angka tersebut masih belum mampu menutup ataupun merehabilitasi lahan kritis yang tercatat ada seluas 511.594 hektare.
"Rakor ini untuk evaluasi sudah sejauh mana upaya yang dilakukan. Kemudian hasilnya diberikan kepada kita untuk mengambil kebijakan ke depan," jelasnya yang juga merupakan Direktur Jenderal Bina Administrasi Kemendagri.
Melalui rakor itu, Safrizal berharap seluruh pemerintah daerah dapat meningkatkan kinerja pengawasan dan menjadi sarana koordinasi sebagai upaya nyata memaksimalkan pencapaian target-target pembangunan. (hns)
