Wali Kota Banjarbaru, Aditya Mufti Ariffin bersama Wakil Wali Kota Banjarbaru, Wartono didampingi Forkopimda saat menyaksikan simulasi pelaksanaan PTM di SDN 2 Loktabat Selatan. Foto - Tim

MEDIAKITA.CO.ID- Setelah sempat beberapa kali tertunda, Pemerintah Kota Banjarbaru akhirnya memutuskan digelarnya Pembelajaran Tatap Muka (PTM) Terbatas pada 11 Oktober 2021 mendatang. Keputusan ini diambil setelah berubahnya status Kota Banjarbaru dari level IV ke level II.

Hal ini diungkapkan Wali Kota Banjarbaru, Aditya Mufti Ariffin didampingi Wakil Wali Kota Banjarbaru, Wartono saat menghadiri Apel Kesiapan PTM Terbatas dan Legimitasi Risiko, Kamis (7/10/21) di Sekolah Dasar Negeri 2 Loktabat Selatan.

“Saya bersama tim Satgas Covid memutuskan PTM terbatas dilaksanakan. Ini tentunya sudah dengan pertimbangan matang,” kata Aditya Mufti Ariffin kepada sejumlah awak media.

Karenanya, pihaknya melalui Satgas Covid-19 akan melakukan pengawasan ekstra ketat, dimana nantinya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Banjarbaru akan melakukan monitoring secara berkala ke sekolah-sekolah, untuk memastikan protokol kesehatan diterapkan dengan benar.

Tak hanya itu, BPBD juga akan melakukan penyemprotan ke sekolah-sekolah piloting yang menggelar PTM, untuk memastikan sekolah dalam keadaan steril.

“BPBD akan saya perintahkan melakukan pengawasan dan penyemprotan disinfektan. Ini salah satu cara kami mencegah masuknya Covid-19,” ungkapnya.

Wakil Wali Kota Banjarbaru, Wartono ikut duduk bersama sejumlah siswa. Foto - Tim

Meski sudah diputuskan dilaksanakan, namun ia meminta komitmen para Kepala Sekolah (Kepsek) se Kota Banjarbaru, untuk benar-benar mematuhi dan menerapkan protokol kesehatan seperti yang disyaratkan dalam PTM, sehingga tidak memunculkan klaster baru Covid-19 pada saat pelaksanaan.

“PTM sebenarnya tidak boleh dilaksanakan meski Level II. Tapi ini keputusan saya sebagai kepala daerah,” pungkasnya seraya mendapat tepuk tangan dari para Kepsek.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Banjarbaru, Fadliansyah Akbar yang juga menghadiri acara menyampaikan dukungan sepenuhnya atas pelaksanaan PTM terbatas ini.

“Kami mendukung PTM. Namun jika ditemukan klaster maka akan rekomendasikan untuk dihentikan,” tegasnya.

Karenanya, semua pihak diharapkan bisa melakukan peran pengawasan secara sungguh-sungguh, sehingga tidak terjadi seperti di Pulau Jawa.

“Kami akan terus melakukan pengawasan dan evaluasi. Jika memang baik dalam pelaksanaanya, maka PTM bisa diteruskan,” pungkasnya. (ard)