Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (DPRKPLH) Kabupaten Banjar, Akhmad Baihaqi saat meninjau langsung. Foto – Raden
MEDIAKITA.CO.ID – Pemerintah Kabupaten Banjar memastikan hasil revitalisasi Ruang Terbuka Hijau (RTH) Cahaya Bumi Selamat (CBS) Martapura benar-benar layak digunakan masyarakat. Komitmen tersebut ditunjukkan melalui peninjauan lapangan yang dilakukan Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (DPRKPLH) Kabupaten Banjar, Akhmad Baihaqi, Jumat (6/2/2026).
Pada kesempatan tersebut, Baihaqi menilai langsung sejumlah fasilitas dan kondisi lingkungan di kawasan RTH CBS. Ia menegaskan, penyedia jasa diminta segera menindaklanjuti beberapa catatan teknis agar kualitas pekerjaan semakin maksimal selama masa pemeliharaan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Beberapa bagian perlu dibenahi agar hasil revitalisasi benar-benar optimal. Masa pemeliharaan ini menjadi waktu yang tepat untuk penyempurnaan,” ujarnya.
Di sisi lain, Baihaqi menyambut positif respons masyarakat terhadap keberadaan RTH CBS. Aktivitas anak-anak yang memanfaatkan area bermain dinilai menjadi indikator bahwa fasilitas publik tersebut mulai berfungsi sesuai peruntukannya.
“Ruang ini sudah digunakan warga. Kehadiran anak-anak yang bermain menunjukkan RTH ini memberi manfaat nyata bagi masyarakat,” katanya.
Adapun sejumlah hal yang menjadi fokus perhatian DPRKPLH antara lain perlindungan area tanaman agar tidak terinjak pengunjung, pemasangan imbauan untuk menjaga fasilitas hijau, serta penataan sistem drainase guna mencegah terjadinya genangan.
“Kita pastikan seluruh drainase berfungsi dengan baik agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari,” jelas Baihaqi.
Selain penyempurnaan teknis, DPRKPLH juga mempertimbangkan penambahan vegetasi dan pohon peneduh untuk meningkatkan kenyamanan pengunjung sekaligus memperkuat fungsi lingkungan RTH CBS.
Sebagai informasi, proyek revitalisasi RTH Cahaya Bumi Selamat Martapura sebelumnya menjadi perhatian publik karena menelan anggaran sekitar Rp8 miliar. DPRKPLH menegaskan komitmen untuk memastikan anggaran tersebut berbanding lurus dengan kualitas dan keberlanjutan fasilitas publik yang dihasilkan. (rdn)
