Usia ke-27, DPRD Nilai Pemerataan Pembangunan Banjarbaru Masih Jadi Tantangan

Anggota Komisi II DPRD Kota Banjarbaru, Nurkhalis Anshari. Foto – Istimewa

MEDIAKITA.CO.ID – Memasuki usia ke-27, Kota Banjarbaru dinilai telah menunjukkan pertumbuhan yang cukup solid di berbagai sektor, namun masih menghadapi tantangan dalam pemerataan dan kualitas pembangunan.

Hal tersebut disampaikan Anggota Komisi II DPRD Banjarbaru, Nurkhalis Anshari, saat menyoroti perkembangan daerah dalam momentum Hari Jadi Banjarbaru.

Ia menilai, dari sisi fiskal, ekonomi hingga pertumbuhan penduduk, Banjarbaru mengalami tren positif dalam beberapa tahun terakhir.Meski demikian, menurutnya, masih terdapat pekerjaan rumah yang perlu diselesaikan, terutama terkait pemerataan pembangunan.

Dari sisi fiskal, kapasitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Banjarbaru terus meningkat. Pada periode 2024–2026, APBD berada di kisaran Rp1,6 hingga Rp1,8 triliun, dengan komposisi belanja yang masih didominasi belanja operasi.Sementara itu, porsi belanja modal mulai meningkat, namun dinilai belum optimal dalam mendorong efek berganda terhadap perekonomian masyarakat.

Dari aspek makro ekonomi, laju pertumbuhan ekonomi Banjarbaru berada di kisaran 6,4 hingga 6,8 persen per tahun, yang dinilai relatif stabil dan berada di atas rata-rata nasional maupun Provinsi Kalimantan Selatan.

Menurutnya, struktur ekonomi Banjarbaru saat ini masih ditopang sektor perdagangan, jasa konstruksi, serta administrasi pemerintahan, sehingga perlu adanya diversifikasi agar lebih tahan terhadap guncangan ekonomi.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Banjarbaru juga terus mengalami peningkatan dan kini berada di kisaran angka 80–82 dengan kategori tinggi.

“Peningkatan IPM perlu diimbangi dengan kualitas dan pemerataan layanan dasar yang lebih merata di seluruh wilayah,” ujarnya.

Di sektor sosial ekonomi, tingkat kemiskinan di Banjarbaru tergolong rendah, yakni sekitar tiga hingga empat persen. Sementara tingkat pengangguran terbuka berada di kisaran empat hingga lima persen.

Meski demikian, ia menilai capaian tersebut masih menyisakan tantangan, khususnya terkait kualitas pekerjaan dan daya saing tenaga kerja lokal.

Di sisi pembangunan fisik, ekspansi kawasan permukiman, peningkatan konektivitas jalan, hingga pengembangan kawasan strategis terus mengalami progres.

Namun, dengan peran Banjarbaru sebagai pusat pemerintahan provinsi, ia mengingatkan akan adanya tekanan yang lebih besar terhadap tata ruang, lingkungan, dan layanan publik ke depan.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa pertumbuhan yang terjadi saat ini belum sepenuhnya merata di seluruh wilayah. Kesenjangan akses infrastruktur serta peluang ekonomi masih dirasakan di sejumlah titik.

Program pemberdayaan UMKM juga dinilai belum maksimal dalam mendorong pelaku usaha untuk naik kelas.

“Pertumbuhan kita belum sepenuhnya merata. Ini yang harus menjadi perhatian, termasuk bagaimana UMKM bisa benar-benar naik kelas,” katanya.

Ia juga menyoroti pentingnya efektivitas belanja daerah agar benar-benar memberikan dampak langsung bagi masyarakat.

“Pertanyaannya bukan lagi sekadar berapa besar anggaran terserap, tetapi seberapa besar dampaknya dirasakan masyarakat,” tegasnya.

Momentum 27 tahun Banjarbaru, lanjutnya, harus menjadi titik evaluasi dalam menentukan arah pembangunan ke depan agar lebih inklusif dan berkeadilan.

Menurutnya, Banjarbaru tidak kekurangan potensi, namun membutuhkan ketepatan arah kebijakan serta konsistensi dalam pelaksanaannya.

“Yang dibutuhkan sekarang adalah keberanian untuk berbenah dan memastikan bahwa setiap pertumbuhan itu benar-benar inklusif dan berkeadilan,” tambahnya.

Ia menegaskan, keberhasilan sebuah kota tidak hanya diukur dari kecepatan pertumbuhan semata.

“Karena kota yang berhasil itu bukan hanya yang tumbuh cepat, tetapi yang mampu memastikan tidak ada warganya yang tertinggal,” tutupnya.