MEDIAKITA.CO.ID – Pemerintah Kota Banjarbaru menargetkan penataan kecamatan dan kelurahan dapat diimplementasikan pada 2028. Langkah strategis ini disiapkan untuk memperluas jangkauan pelayanan publik seiring perkembangan Banjarbaru sebagai Ibu Kota Provinsi Kalimantan Selatan.
Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Banjarbaru, Sirajoni, saat mewakili Wali Kota Banjarbaru Hj. Erna Lisa Halaby dalam Rapat Paripurna ke-2 Masa Sidang I Tahun 2026–2027 di Ruang Graha Paripurna Gedung DPRD Kota Banjarbaru, Selasa (3/11/2026).
Dalam rapat tersebut, Pemko Banjarbaru menyampaikan jawaban dan tanggapan eksekutif atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap tiga Rancangan Peraturan Daerah (Raperda).
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Ketiga Raperda tersebut meliputi perubahan pengaturan usaha hiburan umum, rekreasi, dan olahraga; penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah; serta penataan kecamatan dan kelurahan.
Terkait penataan kecamatan dan kelurahan, Sirajoni menjelaskan bahwa kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah menyesuaikan struktur kewilayahan dengan kebutuhan pelayanan masyarakat yang terus berkembang.
Namun, rencana implementasinya tidak dilakukan secara terburu-buru. Pemko Banjarbaru akan mempertimbangkan secara cermat kemampuan keuangan daerah, kesiapan kelembagaan, ketersediaan sarana dan prasarana, serta keterlibatan masyarakat.
Sementara itu, terhadap Raperda perubahan pengaturan usaha hiburan umum, rekreasi, dan olahraga, pemerintah daerah menegaskan pentingnya menciptakan iklim usaha yang kondusif dengan tetap memperhatikan ketertiban dan norma sosial masyarakat.
Pengaturannya mencakup lokasi usaha, batas jarak dengan tempat ibadah dan sekolah, waktu operasional, hingga pemeliharaan nilai-nilai sosial serta kearifan lokal.
Adapun Raperda Perizinan Berusaha di Daerah disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
Penyesuaian regulasi tersebut diarahkan untuk menghadirkan pelayanan perizinan yang lebih cepat, transparan, dan akuntabel, sekaligus memberikan kepastian bagi masyarakat dan pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya.
Pemko Banjarbaru selanjutnya akan melanjutkan pembahasan teknis ketiga Raperda tersebut bersama Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kota Banjarbaru.
Melalui pembahasan bersama legislatif dan eksekutif, ketiga regulasi ini diharapkan dapat menghasilkan landasan hukum yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan daerah, peningkatan pelayanan publik, serta perkembangan Banjarbaru sebagai ibu kota provinsi.













