MEDIAKITA.CO.ID – Panitia Khusus (Pansus) VII DPRD Kota Banjarbaru menggelar rapat pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penataan Kecamatan dan Kelurahan, Jumat (13/11/2026). Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Rapat Yaqud dengan melibatkan sejumlah perangkat daerah serta jajaran kecamatan dan kelurahan se-Kota Banjarbaru.
Rapat pembahasan ini dihadiri oleh Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru, Bagian Hukum Setdako Banjarbaru, para camat se-Kota Banjarbaru, serta sejumlah lurah yang menjadi bagian dari pembahasan Raperda tersebut.
Adapun lurah yang hadir di antaranya Lurah Landasan Ulin Timur, Lurah Landasan Ulin Utara, Lurah Landasan Ulin Selatan, Lurah Syamsudin Noor, Lurah Guntung Manggis, Lurah Palam, Lurah Sungai Ulin, Lurah Cempaka, dan Lurah Sungai Tiung.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Pembahasan Raperda tentang Penataan Kecamatan dan Kelurahan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah dalam melakukan penataan wilayah administrasi pemerintahan agar lebih terarah dan sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan di Kota Banjarbaru.
Dalam rapat tersebut, Pansus VII bersama perangkat daerah dan jajaran kewilayahan membahas berbagai aspek yang berkaitan dengan penataan kecamatan dan kelurahan. Masukan dari Bagian Pemerintahan, Bagian Hukum, para camat, serta lurah menjadi bagian penting dalam proses pembahasan, mengingat masing-masing memiliki pengalaman dan pemahaman langsung terhadap kondisi wilayah serta penyelenggaraan pelayanan pemerintahan di tingkat kecamatan dan kelurahan.
Keterlibatan para camat dan lurah juga menjadi ruang koordinasi untuk menyampaikan gambaran kondisi wilayah, kebutuhan administrasi pemerintahan, serta berbagai hal yang perlu menjadi perhatian dalam penyusunan regulasi penataan wilayah.
Selain itu, pembahasan bersama Bagian Hukum Setdako Banjarbaru diperlukan untuk mencermati aspek yuridis dan memastikan materi Raperda disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Melalui pembahasan ini, Pansus VII DPRD Kota Banjarbaru diharapkan dapat menghimpun berbagai masukan dan pertimbangan dari perangkat daerah maupun unsur kewilayahan. Dengan demikian, Raperda tentang Penataan Kecamatan dan Kelurahan dapat disusun secara komprehensif serta mampu menjadi landasan hukum bagi penyelenggaraan pemerintahan wilayah di Kota Banjarbaru.
Rapat tersebut menjadi salah satu tahapan pembahasan Raperda sebelum dilanjutkan ke proses berikutnya sesuai dengan mekanisme pembentukan peraturan daerah.













