MEDIAKITA.CO.ID – Banjir yang melanda wilayah Kecamatan Martapura Timur, Kabupaten Banjar, telah berlangsung lebih dari dua pekan dan merendam sebagian besar wilayah kecamatan tersebut. Berdasarkan data terakhir, sekitar 80 persen penduduk terdampak akibat genangan air yang belum surut.
Camat Martapura Timur Sonwani Agus mengatakan, banjir telah berlangsung selama kurang lebih 15 hari, bahkan di beberapa titik lebih lama.
“Kalau lamanya banjir kurang lebih sudah 15 hari, bahkan lebih. Data terakhir yang kami miliki, rumah yang terendam mencapai 6.987 unit, dengan jumlah terdampak sekitar 21.672 jiwa,” ujarnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ia menjelaskan, banjir merendam seluruh 20 desa yang ada di Kecamatan Martapura Timur, meskipun tingkat genangan di masing-masing desa berbeda-beda.
“Semua desa terdampak, total ada 20 desa. Kalau berdasarkan data BPS, jumlah penduduk Kecamatan Martapura Timur sekitar 30.130 jiwa, sehingga yang terdampak banjir ini hampir 80 persen dari total penduduk,” jelasnya.
Terkait penanganan, Sonwani menyebut pihak kecamatan telah menyiapkan lokasi penampungan pengungsi sejak akhir Desember 2025, setelah pelaksanaan kegiatan 5 Rajab pada 28 Desember.
“Setelah kegiatan 5 Rajab, lokasi langsung kami bersihkan dan kami umumkan kepada pemerintah desa bahwa kecamatan siap menampung pengungsi,” katanya.
Dapur umum mulai diputuskan dalam rapat pada 29 Desember 2025, meski pada hari pertama operasional belum berjalan maksimal.
“Saat itu dapur umum baru siap menjelang magrib, hanya sempat menyiapkan sekitar 150 bungkus nasi untuk pengungsi di Aula Dinas Pendidikan dan Aula Kecamatan,” ungkapnya.
Operasional dapur umum berjalan optimal mulai 30 Desember hingga 1 Januari, dengan produksi mencapai 6.000 bungkus nasi per hari, dibagikan pagi hingga sore.
“Selama tiga hari, dapur umum beroperasi penuh dengan total sekitar 6.000 bungkus per hari,” tambahnya.
Untuk penanganan lanjutan, Sonwani menyampaikan bahwa pihak kecamatan telah berkoordinasi dengan Dinas Sosial Kabupaten Banjar. Ke depan, dapur umum dipusatkan di Dinas Sosial, mengingat akses masyarakat dinilai masih memungkinkan untuk beraktivitas.
“Namun jika kondisi darurat dan ada warga yang harus mengungsi, kami siap menampung. Bantuan selanjutnya akan menyesuaikan kebijakan pemerintah kabupaten, apakah dalam bentuk nasi bungkus atau program lainnya,” pungkasnya.
