MEDIAKITA.CO.ID – Komitmen dalam mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel, Pemerintah Kota Banjarbaru menghadiri kegiatan Penerimaan Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2025 untuk Pemerintah Kabupaten/Kota se-Kalimantan Selatan. Kegiatan ini berlangsung di Kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Kalimantan Selatan, Kota Banjarbaru, Selasa (26/05/2026).
Acara tersebut dihadiri langsung oleh Wali Kota Banjarbaru, Hj. Erna Lisa Halaby, dengan didampingi Inspektur Kota Banjarbaru serta Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Banjarbaru.
Dalam kesempatan ini, Wali Kota Banjarbaru menandatangani berita acara serah terima sekaligus menerima dokumen LHP dari Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan. Penyerahan ini menjadi bagian penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan menyampaikan apresiasi kepada seluruh pemerintah daerah yang telah menyelesaikan proses pemeriksaan dengan baik. Ia berharap pemerintah kabupaten/kota dapat terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah agar selalu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Merespons hal tersebut, Wali Kota Banjarbaru Hj. Erna Lisa Halaby menyampaikan terima kasih kepada tim pemeriksa BPK RI yang telah bertugas secara profesional, objektif, dan independen. Ia menegaskan bahwa hasil pemeriksaan ini akan menjadi bahan evaluasi sekaligus motivasi besar bagi jajaran Pemko Banjarbaru.
“Capaian opini bukanlah tujuan akhir, namun yang terpenting adalah bagaimana seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan dapat ditindaklanjuti secara serius, tepat waktu, dan berkelanjutan demi meningkatkan efektivitas pengendalian internal serta kualitas pelayanan kepada masyarakat,” ujar Erna Lisa Halaby.
Ia juga mengajak seluruh jajaran aparatur Pemko Banjarbaru untuk terus memperkuat komitmen dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih dan melayani. Dengan demikian, setiap rupiah dari anggaran daerah dapat memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat serta pembangunan kota yang berkelanjutan.
