Pemprov Kalsel Tetap Antisipasi fluktuasi Pangan jelang Ramadan dan Hari Raya Imlek

Rapat koordinasi Pengendalian Inflansi di Daerah secara Virtual. Foto – MC Kalsel.

MEDIAKITA.CO.ID – Gubernur Kalimantan Selatan, H. Muhidin melalui Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Ariadi Noor, mengikuti rapat koordinasi pengendalian inflasi di daerah secara virtual, di Command Center Setda Provinsi Kalsel di Banjarbaru, Senin (9/2/2026).

Rakor yang dipimpin Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian dan dilanjutkan oleh Wamendagri Bima Arya yang diikuti secara virtual juga oleh Gubernur, Bupati Wali Kota serta Forkopimda dari seluruh Indonesia ini, juga mengevaluasi dukungan Pemerintah Daerah dalam program 3 Juta Rumah.

Usai rakor, Gubernur Kalsel H Muhidin, melalui Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Ariadi Noor mengungkapkan, untuk Inflasi di Kalsel, aman dan terkendali.

Sementara, pada minggu pertama Februari, Provinsi Kalimantan selatan disampaikan Ariadi, mengalami penurunan Indeks Perkembangan Harga (IPH) dari bulan sebelumnya, yakni berada di angka – 0,18. Dengan beberapa komoditas yang andil negatif terdalam ada pada; bawang merah, cabai merah dan daging sapi.

“Angka IPH kita yang turun ini, sebenarnya dapat dikatakan bagus ya, karena tidak memberikan dampak inflasi pada harga komoditas,” ucap Ariadi.

Meski begitu, disampaikan Ariadi, berdasarkan arahan Kemendagri, seluruh Pemerintah Daerah termasuk Kalsel, harus memperhatikan 3 hal untuk menghindari terjadi inflasi.

“Kedepan, ada perhatian khusus dari hasil rakor hari ini, untuk mengantisipasi fluktuasi pangan, bisa akibat dari cuaca, momen jelang Ramadhan dan momen hari raya Imlek. Saya rasa ini jadi atensi kita untuk memperhatikan harga-harga di Kalsel, terutama pasokannya,” ujar Ariadi.

Terkait program prioritas 3 Juta Rumah, ditekankan Wamendagri, Bima Arya. Agar seluruh pemerintah daerah semaksimal mungkin memperhatikan isu strategis bidang perumahan sebagai bagian dari Program 3 Juta Rumah.

“Tolong perhatikan tentang ketersediaan dan legalitas lahannya, aakses dan skema pembiayaan MBR, masalah perizinan dan biaya non konstruksi, dan juga terkait infrastruktur dasar serta aksesibilitas (PSU),” tutup Wamendagri.

Untuk diketahui, rapat koordinasi kali ini, selain diikuti seluruh Kepala Daerah se Indonesia, juga diikuti sejumlah Kementerian dan Lembaga terkait, secara langsung maupun secara virtual. (Adpim)