MEDIAKITA.CO.ID – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banjar terus memperkuat kapasitas kader pendamping keluarga sebagai bagian dari upaya membangun sumber daya manusia berkualitas sekaligus mempercepat penurunan stunting.
Upaya tersebut ditandai dengan pembukaan Jambore Kader Pendamping Keluarga (TPK) Tingkat Kabupaten Banjar Tahun 2026 di Guest House Sultan Sulaiman, Martapura, Rabu (23/9/2026) pagi.
Kegiatan dibuka Wakil Bupati Banjar Habib Idrus Al Habsyi yang juga Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kabupaten Banjar.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Habib Idrus mengatakan, jambore tidak sekadar menjadi ajang silaturahmi tahunan, tetapi juga menjadi wadah untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan semangat kebersamaan para kader yang menjadi garda terdepan dalam pendampingan keluarga di masyarakat.
“Keluarga yang sehat, harmonis, mandiri, dan sejahtera adalah fondasi utama kemajuan daerah. Oleh karena itu, pendampingan keluarga harus berjalan berkesinambungan dan terintegrasi lintas sektor,” ujar Habib Idrus.
Ia juga mengingatkan para kader agar mengedepankan pendekatan persuasif saat menjalankan tugas di lapangan.
Menurutnya, masyarakat perlu merasa nyaman dan percaya agar lebih terbuka menerima edukasi maupun pendampingan dari para kader.
“Buat masyarakat merasa nyaman, percaya, dan terbuka untuk menerima edukasi,” pesannya.
Dalam menjalankan tugas, TPK difokuskan pada pengawalan empat kelompok sasaran prioritas, yakni calon pengantin (catin), ibu hamil, ibu pascapersalinan serta keluarga yang memiliki anak usia bawah dua tahun (baduta).
Peran Kader Semakin Komprehensif
Sementara itu, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Selatan Lisna Prihantini menjelaskan, peran kader pendamping keluarga saat ini semakin komprehensif.
Menurutnya, tugas TPK mencakup tiga pilar utama, yakni Kependudukan dan Keluarga Berencana (KKB), pembangunan keluarga serta pendampingan keluarga berisiko stunting.
“Tugas kader kini tidak lagi terbatas pada intervensi stunting semata, melainkan hadir mendampingi seluruh kebutuhan keluarga sesuai tahapan siklus hidupnya,” jelas Lisna.
Ia menekankan pentingnya kolaborasi dan rantai rujukan yang kuat di tingkat tapak. Para kader tidak bekerja sendiri, tetapi mendapat dukungan dari Penyuluh KB/PLKB, pemerintah desa atau kelurahan, TP PKK, tenaga kesehatan hingga fasilitas pelayanan kesehatan.
“Kerja kolaboratif adalah kunci. Kader harus jeli dan tahu kapan saatnya memberikan edukasi mandiri, melakukan pendampingan, berkoordinasi, hingga mengambil tindakan rujukan medis atau sosial,” pungkasnya.
