MEDIAKITA.CO.ID – Pemerintah Kota Banjarbaru menegaskan komitmennya untuk mengarahkan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 pada kebutuhan masyarakat dan program prioritas daerah. Penguatan pendapatan asli daerah (PAD), penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), hingga peningkatan fasilitas kesehatan menjadi sejumlah perhatian dalam pembahasan anggaran tersebut.
Komitmen itu disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Banjarbaru, Sirajoni, saat membacakan jawaban Wali Kota Banjarbaru atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD 2026 dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Banjarbaru, Senin (31/8/2026).
Rapat berlangsung di Ruang Graha Paripurna Lantai 3, Gedung DPRD Kota Banjarbaru. Dalam penyampaiannya, Sirajoni mengapresiasi dukungan, masukan, dan perhatian seluruh fraksi terhadap rancangan perubahan anggaran daerah tersebut.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kami sangat menghargai dan mengapresiasi serta mengucapkan terima kasih atas dukungan dari semua fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2026,” ujar Sirajoni.
Menurutnya, dukungan dan masukan DPRD mencerminkan pentingnya kemitraan yang konstruktif antara legislatif dan eksekutif dalam menjalankan pemerintahan serta mendorong pembangunan daerah. Sinergi tersebut diharapkan memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik sekaligus mendukung terwujudnya Banjarbaru Emas: Elok, Maju, Adil, dan Sejahtera.
Dalam pandangan umumnya, sejumlah fraksi DPRD turut menyoroti prioritas penggunaan anggaran, termasuk penanganan karhutla, peningkatan fasilitas kesehatan, serta kesiapsiagaan menghadapi kondisi iklim. Berbagai masukan itu menjadi bagian penting dalam pembahasan agar kebijakan anggaran semakin selaras dengan kebutuhan dan tantangan yang dihadapi masyarakat.
Pemko Banjarbaru menyatakan akan menjadikan pandangan fraksi-fraksi sebagai bahan pembahasan lebih lanjut. Pemerintah daerah juga berharap proses pembahasan Perubahan APBD 2026 berjalan lancar dan segera ditetapkan sehingga program pembangunan dapat dilaksanakan secara optimal.
Selain memastikan anggaran mendukung prioritas daerah, pemerintah juga menaruh perhatian pada penguatan kemampuan fiskal melalui peningkatan PAD. Upaya ini diarahkan untuk memaksimalkan potensi pendapatan yang tersedia dengan tetap memperkuat tata kelola penerimaan daerah.
“Dapat disampaikan bahwa dalam rangka meningkatkan PAD Pemerintah Kota Banjarbaru akan memaksimalkan potensi-potensi yang ada dengan bertumpu pada penguatan basis data, perluasan sumber PAD, percepatan penagihan piutang, digitalisasi penerimaan, serta monitoring dan evaluasi berbasis kinerja,” jelas Sirajoni.
Langkah tersebut mencakup pembenahan basis data, pengembangan sumber pendapatan, percepatan penagihan piutang, pemanfaatan teknologi digital dalam penerimaan, serta evaluasi berkala untuk mengukur kinerja pendapatan daerah.
Penguatan PAD menjadi salah satu aspek penting agar pemerintah memiliki ruang fiskal yang lebih memadai dalam mendukung pelayanan publik dan pembangunan. Di sisi lain, pembahasan perubahan anggaran juga menjadi momentum untuk memastikan alokasi belanja tetap memperhatikan urgensi kebutuhan masyarakat dan efektivitas pelaksanaan program.
Melalui pembahasan bersama DPRD, Pemko Banjarbaru berharap Perubahan APBD 2026 dapat menjadi instrumen yang tepat untuk menjawab kebutuhan daerah, memperkuat pelayanan publik, dan menjaga keberlanjutan pembangunan Kota Banjarbaru.
