Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru, Sirajoni. Foto – MC Banjarbaru untuk Mediakita.co.id
MEDIAKITA.CO.ID – Penguatan tata kelola keuangan pemerintah kembali menjadi perhatian. Rabu (26/11/2025), jajaran perangkat daerah lingkup Pemerintah Kota Banjarbaru mengikuti Sosialisasi Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan SOP Internet Banking Business (IBB) Bank Kalsel Tahun 2025 yang digelar di Aula Gawi Sabarataan.
Kegiatan ini menjadi salah satu upaya untuk memastikan sistem pengelolaan APBD berjalan lebih tertib, modern, dan akuntabel. Dengan perkembangan Banjarbaru yang kian pesat, kebutuhan akan sistem keuangan yang transparan dan terukur dinilai semakin penting.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru, Sirajoni, menekankan bahwa tata kelola keuangan bukan sekadar persoalan administrasi, tetapi menyangkut kepercayaan publik. Ia menyampaikan bahwa pemerintah daerah wajib memastikan setiap rupiah APBD digunakan secara efektif, efisien, tepat sasaran, serta bebas dari penyimpangan.
“Sebagai kota yang terus berkembang, Pemerintah Kota Banjarbaru wajib memastikan bahwa setiap rupiah APBD dikelola secara efektif, efisien, tepat sasaran, serta bebas dari risiko penyimpangan,” ujarnya.Menurutnya, pemahaman terhadap alur penatausahaan keuangan serta sistem pengendalian internal bukan lagi opsi, melainkan kebutuhan wajib. Karena itu, ia mengapresiasi kegiatan ini yang menghadirkan narasumber dari BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan.Masih kata Sirajoni, ia mengingatkan pentingnya transparansi. Jika ditemukan kejanggalan atau ketidaksesuaian dalam penyusunan laporan maupun administrasi, ia meminta agar segera dikonsultasikan kepada pimpinan agar dapat ditangani sejak awal.“Kalau SPJ dan dokumennya terlihat kurang pas, laporkan saja kepada pimpinan. Jangan ragu. Kalau administrasinya sudah kacau, pelaksanaannya pasti ikut kacau,” ujarnya.Selain paparan dari BPKP, sosialisasi juga diisi dengan materi dari Bank Kalsel terkait penerapan SOP Internet Banking Business (IBB). Materi ini diharapkan mampu meningkatkan pemanfaatan layanan digital dalam transaksi pemerintahan agar lebih cepat, aman, dan terdokumentasi dengan baik. (adv/san/MedCenBJB)
