MEDIAKITA.CO.ID – Upaya menekan angka pengangguran di Kota Banjarbaru diperkuat melalui kolaborasi lintas sektor. Pemerintah Kota Banjarbaru menggandeng Polres Banjarbaru melalui program Polisi Peduli Pengangguran untuk memperluas akses masyarakat terhadap informasi lowongan kerja, pendataan pencari kerja, hingga pelatihan keterampilan sesuai kebutuhan dunia usaha.
Kerja sama tersebut ditandai dengan penandatanganan kesepakatan dalam rangkaian Rapat Koordinasi Pimpinan Perangkat Daerah Kota Banjarbaru, Selasa (3/11/2026), di Aula Gawi Sabarataan.
Wali Kota Banjarbaru, Hj. Erna Lisa Halaby, menyambut baik kolaborasi tersebut. Menurutnya, persoalan pengangguran tidak bisa ditangani oleh satu instansi saja, melainkan membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, termasuk kepolisian dan sektor swasta.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
“Persoalan pengangguran merupakan salah satu tantangan yang perlu kita tangani bersama. Melalui kerja sama ini, kita berharap lebih banyak peluang informasi terbuka bagi masyarakat untuk mendapatkan akses, kesempatan, dan dukungan dalam memasuki dunia kerja,” ujarnya.
Lisa juga menyoroti pentingnya keberpihakan perusahaan dan pihak swasta yang beroperasi di Banjarbaru terhadap penyerapan tenaga kerja lokal.
Ia berharap ke depan terdapat pengaturan yang mendorong perusahaan memberikan kesempatan lebih luas kepada masyarakat setempat untuk mengisi kebutuhan tenaga kerja sesuai kualifikasi yang dibutuhkan.
Namun, upaya tersebut harus didukung data yang akurat. Pemerintah perlu memiliki pemetaan terbuka mengenai kondisi pencari kerja, tingkat pendidikan, serta keterampilan masyarakat agar dapat dipertemukan dengan kebutuhan perusahaan.
Dengan begitu, program penanganan pengangguran tidak hanya berhenti pada penyampaian informasi lowongan, tetapi juga mampu mempersiapkan masyarakat agar memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.
Kapolres Banjarbaru AKBP Pius X Febry Aceng Loda menjelaskan, program Polisi Peduli Pengangguran merupakan bagian dari gerakan Polisi Bersama Masyarakat. Program ini menjadi bentuk kepedulian kepolisian terhadap persoalan sosial yang dihadapi masyarakat.
“Kami menyadari tidak bisa bekerja sendiri. Oleh karena itu, perlu bergandengan tangan dengan masyarakat, terutama Pemerintah Kota Banjarbaru,” katanya.
Melalui program tersebut, kepolisian akan membantu melakukan pendataan warga yang belum memiliki pekerjaan. Data yang terkumpul selanjutnya dikoordinasikan bersama Dinas Ketenagakerjaan untuk memfasilitasi pencari kerja memperoleh kesempatan kerja yang layak.
Tidak hanya membantu menghubungkan pencari kerja dengan perusahaan, program ini juga membuka peluang pelatihan keterampilan agar masyarakat memiliki kemampuan yang dibutuhkan dunia usaha.
Bahkan, fasilitasi penempatan tenaga kerja untuk peluang pekerjaan di dalam maupun luar negeri turut menjadi bagian dari upaya yang akan dikembangkan melalui kolaborasi tersebut.
Di sisi lain, dalam rapat koordinasi yang sama, Pemko Banjarbaru juga menandatangani nota kesepakatan bersama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Selatan terkait pemenuhan hak konstitusional anak melalui penerbitan akta kelahiran dan Kartu Identitas Anak (KIA).
Dalam kapasitasnya sebagai Bunda PAUD Kota Banjarbaru, Lisa menegaskan bahwa identitas diri merupakan hak mendasar yang harus dipenuhi setiap anak sejak awal kehidupannya.
“Kita perlu memastikan setiap anak mendapatkan haknya sejak awal kehidupan, termasuk hak atas identitas diri,” tutupnya.
Melalui dua kerja sama tersebut, Pemko Banjarbaru mendorong penguatan pelayanan masyarakat, baik dalam membuka akses terhadap pekerjaan maupun memastikan terpenuhinya hak administrasi kependudukan anak.













