Pemerintah Kabupaten Balangan melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) kembali menorehkan prestasi gemilang di tingkat regional. Pemkab Balangan sukses meraih Peringkat I pada “Penghargaan Penerapan Kebijakan Pro-Karier ASN” Wilayah Kerja Kantor Regional (Kanreg) VIII Badan Kepegawaian Negara (BKN). Foto – MC Balangan.
MEDIAKITA.CO.ID – Pemerintah Kabupaten Balangan melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) kembali menorehkan prestasi gemilang di tingkat regional. Pemkab Balangan sukses meraih Peringkat I pada “Penghargaan Penerapan Kebijakan Pro-Karier ASN” Wilayah Kerja Kantor Regional (Kanreg) VIII Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Penghargaan bergengsi berupa Piagam Adhi Manawa Nugraha Utama yang ditandatangani langsung oleh Kepala BKN RI, Prof. Dr. Zudan Arif Fakhrulloh, ini diserahkan pada Acara Puncak HUT Ke-78 BKN di Aula Kanreg VIII BKN Banjarbaru. Kegiatan yang mengusung tema “Memudahkan, Melindungi, dan Membahagiakan Seluruh ASN” ini juga disiarkan secara virtual bagi UPT Kanreg VIII serta BKD/BKPP/BKPSDM se-Regional VIII (Kalseltimtengtara).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Pada ajang ini, Pemkab Balangan sukses meraih Peringkat I, diikuti oleh Pemko Bontang di Peringkat II, serta sesama kabupaten di Banua Anam, yakni Pemkab Tabalong di Peringkat III.
Kebijakan Pro-Karier ASN sendiri merupakan serangkaian terobosan regulasi dan layanan BKN yang dirancang untuk mempercepat mobilitas jabatan, menyederhanakan birokrasi, sekaligus memberikan kepastian serta perlindungan karier bagi abdi negara.
Di tahun 2026, implementasi ini mencakup 12 instrumen kebijakan. Pada wilayah regional VIII, penilaian tahap ini memfokuskan beberapa aspek krusial yang bersentuhan langsung dengan layanan dasar kepegawaian, sebelum nantinya diperluas ke penilaian komprehensif di masa mendatang.
Kepala BKPSDM Kabupaten Balangan, Sufriannor, Senin (8/6/2026) menyambut antusias penghargaan ini. Ia mengapresiasi dedikasi seluruh tim yang terus berupaya menghadirkan layanan kepegawaian yang cepat dan akurat.
“Terima kasih atas kinerja dan kerja sama yang sangat baik dari seluruh kawan-kawan di BKPSDM Balangan sehingga kita bisa mendapat penghargaan Terbaik I dari BKN. Mudah-mudahan capaian ini menjadi motivasi untuk selalu berinovasi dan berkreasi dalam mengelola manajemen ASN kita,” ujarnya.
Ia menambahkan, capaian ini tidak lepas dari komitmen Pemkab Balangan dalam mengimplementasikan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) untuk menghadirkan lompatan layanan yang adaptif.
“Kami di BKPSDM akan terus memacu kinerja pelayanan. Alhamdulillah, hal ini sudah mulai berjalan melalui pengembangan berbagai sistem internal. Tujuannya sangat jelas dan sejalan dengan visi BKN: memudahkan, melindungi, dan membahagiakan ASN,” ungkapnya.
Sebagai wujud nyata dari upaya membahagiakan ASN tersebut, Kepala BKPSDM mengungkapkan bahwa saat ini pihaknya tengah memproses salah satu instrumen Pro-Karier, yakni pemberian Kenaikan Pangkat Luar Biasa (KPLB).
“Salah satu bagian Pro-Karier yang saat ini sedang kami upayakan secara serius adalah pemberian KPLB. Hal ini sangat memungkinkan karena terdapat PNS di Balangan yang berhasil meraih juara tingkat nasional dalam dua tahun terakhir. Dengan modal prestasi tersebut, kami optimis usulan KPLB ini akan mendapat persetujuan dari BKN Pusat,” jelasnya.
Untuk merealisasikan apresiasi tersebut, ia menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor. “BKPSDM merasa perlu menjemput bola dan akan segera bekerja sama dengan SKPD terkait yang menaungi PNS tersebut guna memfasilitasi kelancaran proses pengusulannya,” tambahnya.
Lebih lanjut, Kepala BKPSDM menekankan pentingnya kesiapan infrastruktur dan kapabilitas SDM di masa depan guna mendukung budaya kerja yang lebih fleksibel, baik itu Work From Office (WFO), maupun Work From Home/Anywhere (WFH/WFA).
“Transformasi ini tentu memerlukan SDM pengelola kepegawaian yang andal dan melek teknologi informasi. Ke depan, apabila memungkinkan, kami memandang perlu adanya penempatan Pejabat Fungsional (JF) Kepegawaian atau Manajemen ASN (MASN) di setiap perangkat daerah agar pendampingan dan manajemen kepegawaian bisa semakin optimal,” pungkasnya. (adv/rdn)
