MEDIAKITA.CO.ID – Pemerintah Kota Banjarbaru kembali memperoleh pengakuan di tingkat nasional. Kali ini, apresiasi datang melalui sektor keinsinyuran yang berperan penting dalam mendorong pembangunan daerah berbasis standar teknis, ilmu pengetahuan, inovasi, serta prinsip keselamatan dan efisiensi.
Wali Kota Banjarbaru, Hj. Erna Lisa Halaby, menghadiri langsung Malam Penganugerahan Indeks Keinsinyuran Daerah (IKD) Tahun 2026 sekaligus menerima piagam penghargaan di Gedung B.J. Habibie, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Jakarta Pusat, Sabtu (29/8/2026) malam.
Penghargaan tersebut diselenggarakan oleh Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri bersama Persatuan Insinyur Indonesia (PII). Piagam yang ditandatangani Ketua Umum PII, Dr.-Ing. Ir. Ilham Akbar Habibie, MBA., IPU., ASEAN Eng., menjadi bentuk apresiasi atas kontribusi dan komitmen Pemko Banjarbaru dalam mendukung pengukuran IKD 2026.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Wali Kota Lisa menyampaikan apresiasi kepada jajaran aparatur sipil negara (ASN) dan masyarakat yang telah berkontribusi dalam membangun sinergi untuk mendukung penerapan praktik keinsinyuran di Kota Banjarbaru.
“Penghargaan Indeks Keinsinyuran Daerah ini menjadi wujud nyata komitmen Pemko Banjarbaru dalam menerapkan standar teknis keinsinyuran dan inovasi pada setiap perencanaan serta pelaksanaan pembangunan infrastruktur daerah,” ujar Lisa.
Menurutnya, penghargaan tersebut bukan menjadi titik akhir, melainkan momentum untuk mengevaluasi sekaligus memperkuat penerapan keinsinyuran dalam pembangunan daerah.
“Hasil pengukuran IKD ini akan kami jadikan pijakan evaluasi untuk memperkuat program pembinaan keinsinyuran yang terarah, terukur, dan berdampak langsung pada kemajuan Kota Banjarbaru,” tegasnya.
Pada 2026, pengukuran IKD diikuti 327 pemerintah daerah di seluruh Indonesia, terdiri atas 37 provinsi, 247 kabupaten, dan 43 kota. Tingkat partisipasi tercatat mencapai 59,89 persen secara nasional. Banjarbaru menjadi salah satu daerah yang menerima penghargaan atas performa dan komitmennya dalam mendukung tata kelola pembangunan berbasis standar keinsinyuran.
Pengukuran IKD mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2014 tentang Keinsinyuran. Instrumen ini digunakan untuk memetakan penerapan praktik keinsinyuran di daerah sekaligus mendorong pembangunan yang bertumpu pada ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi.
Penerapan standar keinsinyuran menjadi aspek penting dalam memastikan pembangunan infrastruktur memperhatikan kualitas teknis, keamanan, keselamatan, dan efisiensi. Dengan evaluasi yang terukur, pemerintah daerah juga dapat mengidentifikasi aspek yang perlu diperkuat dalam penyelenggaraan pembangunan.
Ketua Umum PII, Ilham Habibie, menyampaikan bahwa hasil pengukuran IKD dapat menjadi instrumen pembinaan bagi pemerintah daerah, sarana pertukaran praktik baik dalam inovasi keinsinyuran, serta bahan pertimbangan bagi Pemerintah Pusat dalam memberikan dukungan teknis dan anggaran.
Bagi Pemko Banjarbaru, penghargaan ini menjadi dorongan untuk terus memperkuat kolaborasi dengan PII dan Pemerintah Pusat, sekaligus meningkatkan penerapan standar keinsinyuran dalam perencanaan maupun pelaksanaan pembangunan.
Komitmen tersebut diarahkan untuk memastikan pembangunan tidak hanya berorientasi pada penyelesaian proyek fisik, tetapi juga memperhatikan mutu, keamanan, efisiensi, dan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.
Melalui penguatan tata kelola pembangunan berbasis keinsinyuran, Pemko Banjarbaru menegaskan upayanya mewujudkan Kota Banjarbaru yang Elok, Maju, Adil, dan Sejahtera.
