Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Balangan menggelar pertemuan evaluasi dan pendampingan akselerasi keterisian data dan informasi Aksi Konvergensi Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting (PPPS) di Aula I Bapperida, Paringin Selatan, Kamis (23/7/2026). – Foto: Mc.Balangan
MEDIAKITA.CO.ID – Upaya mempercepat penurunan stunting di Kabupaten Balangan terus diperkuat melalui peningkatan kualitas pelaporan dan pengisian data.
Salah satunya dengan menggelar evaluasi dan pendampingan akselerasi keterisian data dan informasi Aksi Konvergensi Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting (PPPS) di Aula I Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Balangan, Paringin Selatan, Kamis (23/7/2026).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Pertemuan diikuti perwakilan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) teknis, kecamatan, dan puskesmas, serta menghadirkan narasumber dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Kegiatan ini bertujuan menyamakan pemahaman terkait pengisian data pada aplikasi Web Aksi Bangda.
Kepala Bidang Sinkronisasi Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bapperida Kabupaten Balangan, Agus Minawati, mengatakan kegiatan tersebut dilaksanakan, karena capaian penurunan stunting di Kabupaten Balangan masih belum menunjukkan hasil yang signifikan.
“Kami ada kegiatan tentang pelaksanaan Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Balangan, dengan latar belakang kami melihat bahwa penurunan stunting di Kabupaten Balangan itu tidak terlalu signifikan, masih posisi tiga terendah,” katanya.
Sementara itu, narasumber dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Kalimantan Selatan, Agnes Margaretha, menjelaskan, terdapat perubahan dalam pelaksanaan aksi konvergensi, dari delapan aksi menjadi empat aksi utama dan dua aksi pendukung.
Ia mengatakan, pada aplikasi Web Aksi Bangda versi terbaru, pengisian data kini juga melibatkan pihak kecamatan, yang sebelumnya hanya dilakukan oleh SKPD di tingkat kabupaten.
“Pada aplikasi terbaru, aksi konvergensi melibatkan tingkat kecamatan. Kalau sebelumnya penginputan hanya dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di kabupaten,” jelasnya.
Agnes menambahkan, terdapat 31 indikator yang harus diinput beserta data pendukung, seperti jumlah penduduk, jumlah balita, prevalensi stunting, hingga ketersediaan tenaga gizi dan dokter di masing-masing wilayah.
Kelengkapan dan ketepatan data tersebut menjadi dasar pemantauan pelaksanaan program penurunan stunting oleh pemerintah pusat sekaligus bahan evaluasi bagi pemerintah daerah dalam menyusun langkah intervensi yang lebih tepat sasaran.
Melalui kegiatan ini, diharapkan proses penginputan data dapat berjalan lebih optimal sehingga dapat dipantau oleh kementerian.
