MEDIAKITA.CO.ID – Pemerintah Kabupaten Banjar melalui Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian (DKISP) terus mendorong peningkatan kualitas tata kelola data pemerintahan. Salah satunya melalui sosialisasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD-RI) E-Walidata yang digelar di Aula Baiman, Bapperida Kabupaten Banjar, Senin (9/11/2026) pagi.
Kegiatan tersebut dibuka Kepala DKISP Kabupaten Banjar Faisal, didampingi Kepala Bidang Statistik dan Persandian Ali Akbar serta Kasi Pengelolaan Data Ade Randa. Sosialisasi menghadirkan dua narasumber, yakni Irwan Yunizar dari Bappeda Provinsi Kalimantan Selatan dan Firman Jati Putra dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Banjar.
Dalam sambutannya, Faisal menyampaikan bahwa penguatan tata kelola data menjadi salah satu aspek penting dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, transparan, dan berbasis data.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurutnya, ketersediaan data yang akurat, mutakhir, terpadu, serta dapat dipertanggungjawabkan merupakan kebutuhan mendasar dalam mendukung proses perencanaan, pelaksanaan, evaluasi hingga pengambilan kebijakan pembangunan daerah.
Melalui sosialisasi SIPD-RI E-Walidata, seluruh perangkat daerah diharapkan semakin memahami tugas dan tanggung jawab masing-masing dalam pengelolaan data. Mulai dari proses pengumpulan, pemeriksaan, pemutakhiran hingga penyampaian data sesuai standar yang telah ditetapkan.
Sementara itu, Kepala Bidang Statistik dan Persandian DKISP Banjar Ali Akbar menjelaskan bahwa E-Walidata memiliki peran strategis dalam memastikan data yang dihasilkan perangkat daerah memenuhi prinsip Satu Data Indonesia (SDI).
Ia menegaskan, pengelolaan data tidak sekadar melakukan input dan mengunggah informasi ke dalam aplikasi. Lebih dari itu, setiap data harus memenuhi standar, dilengkapi metadata, mendukung interoperabilitas, serta menggunakan kode referensi dan data induk yang berlaku.
“Dengan adanya SIPD-RI E-Walidata, diharapkan proses pengelolaan dan koordinasi data antarperangkat daerah dapat berjalan lebih tertib, terintegrasi, dan terarah. Data yang disampaikan harus memiliki kualitas dan dapat dipertanggungjawabkan,” jelasnya.
Dalam kegiatan tersebut, Irwan Yunizar dari Bappeda Provinsi Kalimantan Selatan menyampaikan materi mengenai kebijakan dan implementasi SIPD-RI, khususnya dalam mendukung integrasi data pemerintahan daerah.
Adapun Firman Jati Putra dari BPS Kabupaten Banjar memberikan penguatan terkait prinsip statistik, standar data, metadata statistik, serta pentingnya menjaga kualitas data dalam mendukung pembangunan daerah melalui penerapan prinsip Satu Data Indonesia.
Melalui kegiatan ini, DKISP Banjar berharap seluruh perangkat daerah semakin optimal dalam mengelola dan menyajikan data yang berkualitas, terintegrasi, serta sesuai standar.
Upaya tersebut diharapkan dapat mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan berbasis data sekaligus menghasilkan perencanaan pembangunan Kabupaten Banjar yang lebih terukur dan tepat sasaran. (adv/rdn)
