Kodim 1006/Banjar bersama Pj Sekda Kabupaten Banjar Ikhwansyah. Foto – Istimewa
MEDIAKITA.CO.ID – Komandan Kodim 1006/Banjar, Letkol Inf Bambang Prasetyo Prabujaya, menegaskan bahwa penanganan dugaan keracunan makanan Makan Bergizi Gratis (MBG) di Martapura dilakukan secara terbuka, terkoordinasi, dan sesuai prosedur.
Dalam konferensi pers yang digelar Kamis (9/10/2025) sore, Dandim Bambang menyampaikan bahwa hingga saat ini tercatat 33 siswa dari beberapa sekolah di Martapura mengalami gejala sakit perut dan menjalani perawatan di RSUD Ratu Zalecha. Dari jumlah tersebut, tiga siswa telah diperbolehkan pulang karena kondisinya membaik.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Korban berasal dari beberapa sekolah, yaitu MAN Assalam, MTs Assalam, MI Assalam, SD Muhammadiyah, dan SDN Pesayangan 1,” ungkapnya.
Ia menjelaskan, pihaknya bersama Pemerintah Kabupaten Banjar telah mengambil sampel makanan dari dapur penyedia SPPG Tungkaran untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium. Menu yang disajikan kepada siswa berupa ayam dan sayur.
“Dari hasil pantauan fisik, menunya ayam dan sayur. Tapi kita tetap menunggu hasil uji laboratorium untuk mengetahui penyebab pastinya,” jelas Bambang.
Menurutnya, kejadian ini harus ditangani secara serius namun tidak boleh membuat pelaksanaan program MBG berhenti. Ia menegaskan bahwa program tersebut memiliki manfaat besar bagi peningkatan gizi anak sekolah.
“Betul, kita tidak boleh menganggap hal ini sepele, tapi juga bukan berarti program MBG harus dihentikan. Program ini punya manfaat besar, jadi yang perlu dilakukan adalah memperbaiki pelaksanaannya,” tegasnya.
Ia memastikan bahwa Kodim 1006/Banjar dan Pemkab Banjar bersikap transparan dan tidak menutupi apa pun dalam proses penanganan kasus ini.
“Kalau terbukti ada kelalaian dalam pengolahan makanan, tentu akan diberikan sanksi sesuai aturan. Bila sifatnya administratif, maka tindakannya administratif. Tapi kalau mengarah ke pidana, tentu akan diproses hukum,” tegas Bambang.
Ia juga menegaskan bahwa pihak Kodim tidak memihak siapa pun, baik penyedia maupun pihak lain, dan sepenuhnya berpegang pada aturan yang berlaku serta arahan Presiden untuk menyukseskan program MBG.
Selain itu, Bambang mengungkapkan bahwa Kodim dan Pemkab Banjar sebelumnya telah melakukan rapat koordinasi dengan pihak dapur dan yayasan penyedia untuk memastikan standar sanitasi dan proses memasak berjalan baik.
“Kami sudah mengingatkan agar dalam pelaksanaan MBG memperhatikan aspek teknis, seperti sanitasi dan proses masak, supaya makanan yang dihasilkan benar-benar aman dan bergizi,” ujarnya.
Dandim Bambang menekankan bahwa program MBG merupakan gebrakan besar pemerintah untuk membangun generasi muda yang sehat dan cerdas, sehingga tidak boleh ada pihak yang bermain atau lalai dalam pelaksanaannya.
“Ini program luar biasa dari pemerintah. Mari kita dukung dan awasi bersama agar berjalan baik sesuai tujuannya. Jangan ada kesalahan yang disengaja, karena masa depan anak-anak kita yang jadi taruhannya,” imbuhnya.
Sementara itu Pj Sekda Kabupaten Banjar Ikhwansyah, menyatakan seluruh biaya perawatan siswa yang sakit akan ditanggung oleh Pemerintah Kabupaten Banjar, sesuai arahan langsung Bupati Saidi Mansyur.
“Seluruh siswa yang sakit mendapat perawatan gratis. Pemda sudah memastikan hal itu,” ujarnya.
Lanjutnya, sebagai langkah antisipasi, pihaknya juga menyiapkan RS Pelita Insani serta Puskesmas Martapura 1 dan Martapura 2 sebagai rumah sakit cadangan jika jumlah pasien bertambah.
Ikhwansyah, memastikan bahwa pemerintah daerah bergerak cepat dalam menangani kejadian tersebut. Ia menyebut seluruh unsur terkait, mulai dari Dinas Kesehatan hingga relawan, telah dikerahkan untuk memastikan penanganan siswa berjalan maksimal.
“Pemkab Banjar langsung melakukan langkah cepat, termasuk memastikan layanan medis tersedia dan gratis bagi seluruh siswa yang terdampak. Kami juga sudah berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan dan rumah sakit untuk memantau kondisi anak-anak,” ujar Ikhwansyah.
Ia menambahkan, pemerintah daerah akan menunggu hasil laboratorium sebagai dasar evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program MBG di wilayah Banjar.
“Kita tunggu hasil uji laboratorium agar evaluasi bisa objektif. Prinsipnya, program MBG tetap berjalan, tapi pengawasan harus diperketat,” pungkasnya. (tim)
