MEDIAKITA.CO.ID – Pemerintah Kabupaten Banjar terus mendorong pengembangan perhutanan sosial sebagai upaya menjaga kelestarian hutan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitarnya. Komitmen tersebut diwujudkan melalui penyusunan dokumen Integrated Area Development (IAD) atau Pengembangan Wilayah Terpadu Perhutanan Sosial.
Hal itu disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Banjar, H Yudi Andrea, saat membuka Konsultasi Publik Dokumen IAD Perhutanan Sosial Kabupaten Banjar di Aula Kantor Bapperida, Martapura, Kamis (5/11/2026) pagi.
Mewakili Bupati Banjar H Saidi Mansyur, Yudi mengatakan, penyusunan dokumen IAD diharapkan mampu menyelaraskan berbagai program dan dukungan dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, masyarakat, dunia usaha hingga mitra pembangunan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurutnya, sinergi seluruh pihak diperlukan agar pengembangan kawasan perhutanan sosial dapat berjalan lebih terarah, terpadu, dan berkelanjutan.
Ia menyebutkan, Kabupaten Banjar memiliki sejumlah potensi kelompok usaha perhutanan sosial yang perlu dikembangkan. Di antaranya Kelompok Usaha Perhutanan Sosial Merapi Jaya, Kelompok Tani Hutan (KTH) Warna Lestari di Desa Sungai Pinang, KUPS Kayu Manis, KUPS Kemiri RTHD di Desa Paramasan Atas, serta KUPS HABK Meratus Jaya RTHD Limpaho di Desa Paramasan Bawah.
Yudi menegaskan, potensi hasil hutan, baik kayu maupun usaha produktif masyarakat, perlu dikembangkan agar memiliki nilai tambah dan mampu meningkatkan pendapatan warga. Namun, pemanfaatannya harus tetap memperhatikan kelestarian hutan, kearifan lokal, serta keberlanjutan sumber daya alam.
“Kita ingin potensi yang ada bisa memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat, tetapi kelestarian hutan tetap menjadi perhatian utama,” ujarnya.
Ia menjelaskan, konsultasi publik tersebut menjadi wadah untuk menghimpun masukan, menyamakan persepsi, sekaligus membangun komitmen bersama dalam pengembangan perhutanan sosial. Karena itu, seluruh peserta diharapkan aktif menyampaikan kondisi, kebutuhan, serta peluang pengembangan berdasarkan situasi di lapangan.
Menurut Yudi, pengembangan kegiatan ekonomi masyarakat harus berjalan seiring dengan upaya perlindungan lingkungan. Potensi hasil hutan seperti kayu manis dan kemiri, misalnya, dapat dikembangkan menjadi sumber penghasilan masyarakat tanpa mengabaikan fungsi ekologis kawasan hutan.
Melalui forum tersebut, ia berharap seluruh masukan dapat dihimpun dan menjadi bahan penyusunan dokumen pengembangan kawasan perhutanan sosial yang memberikan manfaat ekonomi sekaligus menjaga kelestarian lingkungan.
Lebih lanjut, Yudi berharap dokumen IAD dapat menjadi landasan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan pemanfaatan kawasan hutan. Terlebih, masih terdapat sejumlah wilayah yang membutuhkan penataan serta kepastian legalitas dalam pemanfaatannya.
“Dengan adanya forum ini, kita bisa menyusunnya dalam dokumen sebagai bahan pengambilan kebijakan, sehingga kawasan hutan dapat dimanfaatkan masyarakat secara legal, khususnya di wilayah Kabupaten Banjar,” jelasnya.
Konsultasi publik tersebut turut melibatkan kelompok usaha perhutanan sosial, masyarakat, serta kalangan akademisi untuk memberikan masukan terhadap kajian yang tengah disusun.
Sebagai bentuk dukungan terhadap pengembangan kawasan perhutanan sosial, kegiatan tersebut juga dirangkai dengan penandatanganan berita acara komitmen terhadap Master Plan IAD Perhutanan Sosial Kabupaten Banjar.
Penandatanganan ini diharapkan menjadi langkah awal memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam mewujudkan pengelolaan hutan yang berkelanjutan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Banjar. (adv/rdn)
