MEDIAKITA.CO.ID – Pemerintah Kabupaten Banjar terus mengawal proses penanganan dampak sosial pembangunan Bendungan Riam Kiwa, khususnya terkait pendataan dan penilaian lahan milik masyarakat yang terdampak proyek strategis tersebut.
Pengawalan dilakukan untuk memastikan seluruh tahapan inventarisasi, identifikasi, hingga penilaian objek terdampak berjalan sesuai ketentuan serta tetap memperhatikan hak dan kepentingan masyarakat.
Komitmen tersebut ditunjukkan Wakil Bupati Banjar, Habib Idrus Al Habsyi, saat menghadiri Rapat Koordinasi Tim Terpadu Pembangunan Bendungan Riam Kiwa di Kantor Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, Jakarta, Rabu (4/11/2026).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam kegiatan tersebut, Habib Idrus didampingi Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan H Ihwansyah, Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan (PUPRP) Iwan Junaidi, Kepala Dinas Pertanian Warsita, serta Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Banjar Heru Setiawan.
Rapat koordinasi tersebut membahas perkembangan inventarisasi dan identifikasi Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan (PDSK) dalam rangka penyediaan tanah untuk pembangunan Bendungan Riam Kiwa di Kabupaten Banjar.
Pembahasan melibatkan unsur pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, instansi vertikal, pelaksana kegiatan, serta tim teknis terkait.
Dalam proses inventarisasi, pendataan tidak hanya mencakup bidang tanah, tetapi juga tanaman tumbuh yang berada di atas lahan terdampak. Sejumlah tanaman seperti sungkai, jengkol, karet, dan halaban turut menjadi objek identifikasi di lapangan.
Berdasarkan materi perkembangan kegiatan, total bidang yang telah diinventarisasi mencapai 580 bidang. Dari jumlah tersebut, sebanyak 246 bidang telah selesai diwawancarai, sedangkan 334 bidang lainnya masuk dalam rencana wawancara lanjutan.
Sementara itu, sebanyak 75 bidang diusulkan menjadi prioritas awal untuk proses penilaian atau appraisal Tahap I. Adapun 505 bidang lainnya masuk dalam kelompok tindak lanjut yang masih memerlukan kesiapan data, administrasi, serta perencanaan pelaksanaan secara bertahap.
Untuk daftar nominatif Tahap I, sebanyak 246 bidang telah diserahkan, terdiri dari 72 bidang areal jalan, 46 bidang areal konstruksi, dan 128 bidang areal genangan. Penyerahan daftar nominatif berikutnya dijadwalkan pada 9 November 2026.
Melalui koordinasi Tim Terpadu, setiap tahapan penanganan diharapkan berjalan tertib dan transparan. Proses tersebut meliputi pendataan, verifikasi dan validasi, pengumuman, penanganan keberatan, penilaian oleh penilai, hingga penetapan pemberian santunan oleh pejabat berwenang.
Tahapan tersebut dinilai penting untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat dalam memastikan kesesuaian data objek yang didata. Masyarakat juga memiliki ruang untuk menyampaikan keberatan apabila ditemukan ketidaksesuaian dalam proses inventarisasi.
Pemkab Banjar menegaskan, kelancaran pembangunan Bendungan Riam Kiwa harus berjalan beriringan dengan perlindungan hak dan kepentingan masyarakat terdampak.
Melalui koordinasi lintas instansi serta pengawalan terhadap setiap tahapan, proses penyediaan tanah untuk pembangunan bendungan diharapkan dapat berjalan lebih terukur, transparan, dan berkeadilan. (adv/rdn)
