MEDIAKITA.CO.ID – Upaya penanganan banjir di Kabupaten Banjar mulai diarahkan pada kolaborasi jangka menengah dan panjang antara perusahaan dan pemerintah daerah, menyusul keluhan masyarakat di wilayah terdampak.
Direktur Operasional PT Palmina Utama, Laksono Budi Santoso, menyatakan pihaknya siap terlibat aktif dalam penanggulangan banjir melalui perencanaan terpadu bersama pemerintah daerah dan instansi terkait.
“Yang penting saya tidak mau bekerja sendiri. Saya harus terikat dengan pemerintah atau instansi terkait agar dampak banjir bisa kita hindari dan program CSR benar-benar tepat sasaran. Ini ingin kami buktikan di tahun 2026,” ujar Laksono usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama masyarakat Kecamatan Cintapuri Darussalam dan Komisi Gabungan DPRD Banjar, Kamis (22/1/2026).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam forum tersebut, PT Palmina Utama menawarkan sejumlah solusi jangka menengah dan panjang, di antaranya penyaluran bantuan melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility / CSR) dengan sasaran yang lebih terukur, hingga pembangunan Water Management System (WMS) di desa-desa sekitar wilayah operasional perusahaan.
“Kami meminta pemerintah duduk bersama untuk membahas bentuk CSR yang paling tepat, apakah berupa alat, bantuan biaya, atau tenaga kerja. Untuk jangka panjang, kami siap mulai membangun WMS secara bertahap di desa sekitar pada Mei hingga Oktober, lalu diuji coba menjelang akhir 2026 sambil melihat kondisi curah hujan,” jelasnya.
Sementara itu, Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Banjar, Irwan Bora, menyampaikan bahwa DPRD bersama pemerintah daerah sepakat membentuk Satuan Tugas (Satgas) guna menindaklanjuti aduan masyarakat serta memastikan kejelasan tanggung jawab seluruh pihak terkait.
“Kami meminta bersama Pemerintah Daerah agar membentuk Satgas untuk mengurai persoalan ini,” ujar Irwan Bora usai menutup RDP.
Pembentukan Satgas tersebut diharapkan mampu menghasilkan pola penyelesaian yang lebih komprehensif, tidak hanya dari aspek lingkungan, tetapi juga dampak sosial, ekonomi masyarakat, serta tata kelola perusahaan ke depan.
