Geruduk DPRD Kalsel, Massa Suarakan Segudang Tuntutan – Ketua DPRD Janji Kawal Aspirasi ke Pusat
Aliansi Masyarakat Kalsel yang memberikan aspirasinya dihadapan Ketua DPRD Kalimantan Selatan. Foto – Raden
MEDIAKITA.CO.ID – Ratusan massa dari Aliansi Masyarakat Kalsel Melawan menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Kalimantan Selatan, Jalan Lambung Mangkurat, Senin (1/9/2025). Mereka membawa segudang tuntutan mulai dari isu nasional hingga persoalan lokal yang dinilai mendesak.
Pantauan di lapangan, massa tiba sekitar pukul 12.50 WITA dengan spanduk bertuliskan “Revolusi” hingga “Jangan Tembak Kami”. Mereka juga berulang kali meneriakkan nama Ketua DPRD Kalsel, Supian HK, menantangnya keluar menemui rakyat.
“Mana Supian HK, Ketua DPRD Kalsel!” teriak massa saat berorasi.
Aksi sempat memacetkan arus lalu lintas karena demonstran duduk di badan jalan. Puluhan aparat kepolisian membentuk barikade di depan gerbang DPRD untuk menjaga situasi tetap aman.
Koordinator Wilayah BEM se-Kalsel, Rizky, menyampaikan sejumlah poin tuntutan, di antaranya:
Reformasi menyeluruh di tubuh DPR agar gaji dan tunjangan selaras dengan kondisi fiskal negara.
Revisi UU Kepolisian serta desakan mundur Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo bila tak berkomitmen pada perubahan.
Penyelesaian kasus meninggalnya driver ojol Affan Kurniawan dengan membuka terang proses hukum terhadap tujuh anggota Brimob yang diduga terlibat.
Pengesahan segera RUU Perampasan Aset dan RUU Perlindungan Masyarakat Adat.
Untuk isu lokal, massa menolak rencana penetapan Taman Nasional Meratus, mendesak penghentian monopoli batu bara, penyelesaian konflik agraria sawit, serta penanganan masalah sosial di Kalsel, khususnya di Kabupaten Kotabaru.
Menjawab desakan tersebut, Ketua DPRD Kalsel, Supian HK, bersama Kapolda Kalsel, Irjen Pol Rosyanto Yudha Hermawan, turun langsung menemui pengunjuk rasa.
“Apa yang menjadi aspirasi rekan-rekan hari ini akan kami teruskan ke pusat,” tegas Supian HK.
Ia memastikan seluruh tuntutan massa, termasuk penolakan Taman Nasional Meratus dan kasus ojol, akan disampaikan kepada pimpinan DPR RI dalam waktu 10 hari ke depan.
“Apabila kami tidak melaksanakannya, maka saya sebagai Ketua DPRD Kalimantan Selatan siap mundur dari jabatan,” tandasnya.
Kapolda Kalsel Irjen.pol Rosyanto Yudha Hermawan juga menegaskan komitmennya mengusut kasus kematian driver ojol tersebut secara transparan.
“Kami akan mendukung penuh agar kasus ini dibuka seterang-terangnya untuk publik,” pungkasnya.
