MEDIAKITA.CO.ID – Pemerintah Kabupaten Banjar terus memperkuat upaya mewujudkan tertib administrasi kependudukan (Adminduk) melalui kolaborasi lintas sektor. Komitmen tersebut diwujudkan dalam Rapat Koordinasi dan Sinergi Pemerintah Daerah dengan Lembaga Keagamaan dalam Mendukung Tertib Administrasi Kependudukan yang dibuka Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar H Yudi Andrea di Aula Rumah Kaca, Bukit Bintang Park and Resort, Kecamatan Karang Intan, Kamis (16/7/2026).
Mewakili Bupati Banjar, Yudi Andrea menegaskan administrasi kependudukan menjadi fondasi penting dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik. Karena itu, data kependudukan yang akurat, mutakhir, dan terintegrasi harus terus diperkuat melalui sinergi seluruh pemangku kepentingan.
“Data kependudukan yang akurat, mutakhir, dan terintegrasi merupakan aset penting bagi pemerintah daerah. Karena itu, tertib administrasi kependudukan harus menjadi tanggung jawab bersama, tidak hanya pemerintah tetapi juga seluruh pemangku kepentingan,” ujarnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurut Yudi, kolaborasi antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), Kementerian Agama melalui Kantor Urusan Agama (KUA), serta para tokoh agama memiliki peran strategis dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mencatatkan setiap peristiwa kependudukan, khususnya perkawinan.
Ia menjelaskan, pencatatan perkawinan yang dilakukan secara resmi menjadi dasar pembaruan berbagai dokumen kependudukan, mulai dari Kartu Keluarga, perubahan status pada KTP elektronik, hingga dokumen administrasi lainnya. Selain memberikan kepastian hukum, dokumen tersebut juga memudahkan masyarakat mengakses berbagai layanan publik.
Dalam kesempatan itu, Yudi turut mengapresiasi inovasi PAKULIH ANAM yang telah dijalankan sejak 2023 sebagai hasil kolaborasi Pemerintah Kabupaten Banjar dengan Kementerian Agama. Melalui inovasi tersebut, masyarakat dapat memperoleh dokumen kependudukan secara terpadu setelah melaksanakan perkawinan.
“Keberhasilan PAKULIH ANAM hendaknya terus dikembangkan dan disempurnakan sesuai kebutuhan masyarakat serta perkembangan teknologi informasi, sehingga pelayanan publik semakin cepat, mudah, terintegrasi, dan membahagiakan masyarakat,” katanya.
Yudi menambahkan, Pemerintah Kabupaten Banjar berkomitmen menghadirkan pelayanan publik yang inklusif, responsif, transparan, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat. Namun, komitmen tersebut memerlukan dukungan melalui komunikasi dan kolaborasi yang berkelanjutan antara pemerintah daerah, instansi vertikal, dan lembaga keagamaan.
Ia berharap rapat koordinasi tersebut mampu melahirkan rekomendasi dan langkah-langkah strategis yang dapat segera diterapkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan di Kabupaten Banjar.
“Saya mengajak seluruh peserta memanfaatkan forum ini untuk berdiskusi secara aktif, menyampaikan berbagai kendala yang dihadapi di lapangan, serta merumuskan solusi yang aplikatif agar kualitas pelayanan administrasi kependudukan di Kabupaten Banjar semakin baik dan semakin dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” pungkasnya.
