MEDIAKITA.CO.ID – Pemerintah Kabupaten Banjar memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) menyusul masih munculnya titik api di sejumlah wilayah. Kecamatan Martapura Barat dan Gambut disiapkan menjadi lokasi posko induk pemadaman karhutla.
Kesiapan tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Mingguan Pemerintah Kabupaten Banjar yang dipimpin Bupati Banjar H Saidi Mansyur di Aula Barakat Martapura, Senin (24/8/2026) pagi.
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Banjar melaporkan, penanganan karhutla akan diperkuat melalui kolaborasi lintas satuan kerja perangkat daerah (SKPD) bersama TNI dan Polri.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Pemkab Banjar juga menyiapkan pengadaan bantuan hibah untuk memperkuat kemampuan relawan dalam menangani karhutla di lapangan.
Bantuan tersebut berupa kendaraan motor trail, pompa, alat pelindung diri (APD), kolam air serta berbagai peralatan portable lainnya.
Di sektor pendidikan, dampak kabut asap juga mulai diantisipasi. Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar menyiapkan sejumlah sekolah terdampak untuk menerapkan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ).
Sejumlah wilayah, termasuk Kecamatan Cintapuri Darussalam dan Sungai Tabuk, telah mengajukan permohonan pelaksanaan PJJ sebagai langkah antisipasi terhadap kondisi udara yang belum memungkinkan untuk pembelajaran tatap muka secara optimal.
Kebijakan tersebut disiapkan untuk menjaga keamanan dan kenyamanan peserta didik selama kondisi kabut asap akibat karhutla masih terjadi.
Bupati Minta Infrastruktur Dikerjakan Sesuai Prosedur
Selain membahas karhutla, Saidi juga meminta seluruh SKPD menjaga kualitas pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Banjar.
Ia menekankan setiap pekerjaan harus dilaksanakan sesuai prosedur, memperhatikan kualitas serta dilakukan secara cermat untuk mencegah munculnya persoalan di kemudian hari.
Salah satu pembangunan yang menjadi perhatian adalah proyek Rumah Sakit Tipe D di Kecamatan Gambut.
Menurut Saidi, pembangunan fasilitas kesehatan tersebut menjadi bagian dari upaya meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik sekaligus mendukung aktivitas ekonomi masyarakat.
“Pembangunan infrastruktur harus sesuai prosedur dan kita perlu berhati-hati dalam pelaksanaannya. Jangan sampai ada persoalan di kemudian hari,” tegasnya.
Saidi juga meminta penataan dan pemeliharaan fasilitas publik, khususnya taman dan ruang terbuka hijau, mendapat perhatian serius.
Ia menginstruksikan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (DPRKP LH), Dinas Perhubungan serta Satuan Polisi Pamong Praja bersinergi menjaga Taman CBS agar tetap tertata, tertib dan aman bagi masyarakat.
Apresiasi Kolaborasi SKPD
Dalam rakor tersebut, Saidi turut menyampaikan apresiasi kepada seluruh SKPD yang telah berkolaborasi menyukseskan rangkaian kegiatan dan lomba dalam rangka Hari Jadi ke-76 Kabupaten Banjar dan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.
Ia berharap semangat kolaborasi tersebut tidak berhenti pada kegiatan seremonial, tetapi terus diterapkan dalam pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
Sementara itu, Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan (DKUMPP) melaporkan perkembangan Koperasi Desa yang diproyeksikan mulai beroperasi pada September 2026.
Dalam laporan tersebut, alokasi anggaran untuk Koperasi Desa disebut mencapai sekitar Rp3 miliar.
Pemkab Banjar berharap seluruh program yang telah direncanakan dapat berjalan sesuai target, sekaligus memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
