MEDIAKITA.CO.ID – Stok pangan di Kota Banjarbaru tercatat melampaui kebutuhan bulanan. Namun, surplus pasokan tidak cukup menjadi jaminan harga tetap terjangkau. Pemerintah Kota Banjarbaru kini mendorong penguatan pengawasan harga sekaligus membuka akses pasar yang lebih luas bagi petani lokal.
Langkah ini merupakan tindak lanjut inspeksi mendadak (sidak) Wali Kota Banjarbaru, Hj. Erna Lisa Halaby, di Kios Pangan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan (DKP3), Rabu (30/9/2026).
Dalam peninjauan tersebut, Lisa memeriksa langsung ketersediaan dan harga sejumlah kebutuhan pokok, mulai dari beras, gula konsumsi, minyak goreng hingga telur ayam. Ia juga meninjau pemasaran beras lokal asal Kecamatan Cempaka yang dijual melalui Kios Pangan DKP3.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Ketahanan pangan bukan hanya tentang memastikan stok tersedia, tetapi juga bagaimana masyarakat bisa mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau. Kita ingin memastikan piring makan masyarakat tetap terjaga,” tegas Lisa.
Data stok dan pasokan September 2026 menunjukkan ketersediaan beras mencapai 1.829 ton, dengan surplus 422,44 ton dari kebutuhan bulanan. Surplus juga tercatat pada gula konsumsi sebesar 201,61 ton, minyak goreng 109,45 ton, dan telur ayam 87,02 ton.
Meski pasokan berada di atas perkiraan kebutuhan, pemerintah daerah tetap perlu mengawasi pergerakan harga dan kelancaran distribusi. Sebab, ketersediaan pangan harus diikuti kemampuan masyarakat untuk menjangkaunya.
Di sisi lain, Lisa menaruh perhatian pada pemasaran hasil pertanian lokal. Beras asal Kecamatan Cempaka yang tersedia di Kios Pangan DKP3 mencapai 100 kilogram dengan harga Rp23.000 per kilogram.
“Saya ingin Kios Pangan DKP3 tidak hanya menjadi tempat penjualan bahan pokok, tetapi juga menjadi ruang bagi petani lokal untuk memasarkan hasil pertaniannya. Kita harus mendukung produk lokal agar petani memiliki akses pasar yang lebih baik dan ketahanan pangan daerah semakin kuat,” ujarnya.
Sebagai tindak lanjut sidak, DKP3 merencanakan Gerakan Pangan Murah Bersubsidi, pemantauan harga secara berkala, serta penyusunan kesepakatan dengan gabungan kelompok tani (Gapoktan) se-Kota Banjarbaru untuk memasok produk pertanian ke kios pangan.
Upaya tersebut diarahkan untuk menjaga keterjangkauan harga sekaligus memperpendek akses pemasaran hasil pertanian daerah. Dengan demikian, surplus pangan tidak hanya tercatat dalam data, tetapi juga memberi manfaat nyata bagi masyarakat dan membuka peluang ekonomi bagi petani lokal.
