MEDIAKITA.CO.ID – Keluarga Mahasiswa bersama masyarakat Kalimantan Selatan menggelar aksi unjuk rasa bertajuk evaluasi dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran di depan Gedung DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Banjarmasin, Kamis (22/10/2026).
Dalam aksi tersebut, massa menyampaikan enam tuntutan, meliputi penetapan status bencana nasional bagi karhutla di Kalimantan Selatan, penerapan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) secara akuntabel, penyelesaian krisis air bersih, penanganan pemadaman listrik berulang beserta kompensasi bagi masyarakat terdampak, perbaikan pelayanan kesehatan di seluruh kabupaten dan kota, serta pengungkapan secara transparan pihak-pihak yang bertanggung jawab atas pembakaran hutan dan lahan.
Salah satu mahasiswa ULM, Zidan, mengatakan penetapan status bencana nasional untuk karhutla menjadi salah satu tuntutan yang paling mendesak. Menurutnya, kebakaran hutan dan lahan yang berlangsung selama berbulan-bulan membutuhkan penanganan serius dari pemerintah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Supian HK, menemui massa untuk mendengarkan aspirasi yang disampaikan. Namun, mahasiswa menilai jawaban yang diberikan belum cukup karena belum disertai langkah konkret yang dapat memastikan tuntutan mereka ditindaklanjuti.
Mahasiswa kemudian meminta agar dialog dilanjutkan di dalam gedung DPRD. Namun, pihak DPRD hanya mengizinkan perwakilan mahasiswa untuk masuk, sementara mahasiswa menginginkan dialog yang melibatkan massa aksi. Perbedaan keinginan tersebut membuat negosiasi berlangsung cukup lama tanpa mencapai kesepakatan
Ketegangan pun meningkat ketika massa berupaya masuk ke halaman gedung DPRD, dengan menjebol pagar. Aksi saling dorong antara mahasiswa dan aparat kepolisian terjadi di tengah situasi yang semakin tidak kondusif.
Insiden tersebut menyebabkan sejumlah mahasiswa mengalami sesak napas dan kelelahan. Aparat kepolisian beberapa kali memberikan imbauan agar massa tidak terprovokasi dan tetap menjaga situasi.
Setelah berhasil masuk dan dipersilahkan, dialog akhirnya berlangsung di halaman Gedung DPRD Provinsi Kalimantan Selatan dengan melibatkan sejumlah perwakilan.
“Harapannya pemerintah dapat mengakomodir harapan dari kawan-kawan mahasiswa dan masyarakat, dan juga jangan sampai mengulang hal yang sama,” ujar Zidan.
Dialog berlanjut sampai malam hari, hingga mendapat penandatanganan kesepakatan yang memuat sejumlah poin untuk ditindaklanjuti, sekaligus menandai selesainya rangkaian aksi unjuk rasa malam itu.
Aksi ini menjadi bentuk desakan mahasiswa dan masyarakat agar pemerintah tidak hanya mendengar aspirasi, tetapi juga memberikan kejelasan langkah serta tindak lanjut atas berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat Kalimantan Selatan. (RNP)
