MEDIAKITA.CO.ID – Kabupaten Banjar mendapat alokasi Bantuan Presiden (Banpres) senilai Rp20 miliar untuk mendukung upaya pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Penggunaan anggaran tersebut menjadi perhatian DPRD agar tepat sasaran dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Ketua DPRD Kabupaten Banjar, H Agus Maulana, menyambut baik bantuan dari pemerintah pusat tersebut. Namun, ia mengingatkan agar besarnya anggaran diiringi pengawasan ketat, mulai dari pelaksanaan program hingga pertanggungjawaban keuangan.
Menurut Agus, bantuan itu merupakan kesempatan bagi Kabupaten Banjar untuk memperkuat kesiapsiagaan menghadapi karhutla, terutama di wilayah yang rawan terjadi kebakaran.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ia menegaskan, dana yang dikucurkan harus digunakan sesuai peruntukan dan tidak sekadar terserap dalam kegiatan administratif.
“Harapan kami, bantuan ini benar-benar digunakan sebagaimana mestinya. Karena anggarannya cukup besar, tentu harus dikawal bersama agar tepat sasaran dan tidak terjadi penyalahgunaan,” tegasnya.
Agus juga menekankan pentingnya mengarahkan penggunaan anggaran pada upaya pencegahan, peningkatan kesiapan petugas, serta penanganan kebakaran di lapangan.
Menurutnya, keberhasilan pemanfaatan bantuan tersebut tidak cukup diukur dari besarnya anggaran yang terserap, tetapi juga dari hasil yang dirasakan masyarakat, terutama dalam menekan risiko kebakaran hutan dan lahan.
“Jangan sampai anggaran sudah dikucurkan, tetapi dampaknya tidak dirasakan masyarakat. Harus ada hasil yang jelas, baik untuk pencegahan, kesiapsiagaan petugas, maupun penanganan di lapangan,” ujarnya.
Selain itu, ia meminta seluruh program yang dibiayai melalui Banpres dilaksanakan secara transparan dan akuntabel. Pengawasan, lanjutnya, perlu melibatkan pemerintah daerah, lembaga pengawas, serta masyarakat agar penggunaan dana dapat dipertanggungjawabkan.
Agus berharap, bantuan senilai Rp20 miliar tersebut mampu memperkuat upaya Kabupaten Banjar dalam menghadapi ancaman karhutla. Ia juga mengingatkan agar setiap rupiah yang digunakan memberikan manfaat sesuai kebutuhan daerah.
“Intinya, bantuan ini harus memberikan manfaat nyata. Kita ingin penanganan karhutla semakin baik, risiko kebakaran bisa ditekan, dan setiap rupiah yang digunakan dapat dipertanggungjawabkan,” pungkasnya.
