MEDIAKITA.CO.ID - Minimnya peserta didik baru yang mengenyam pendidikan ataupun mendaftar di sekolah yang berada di tengah wilayah Kabupaten Banjar, mendapat sorotan tajam dan bikin geram Ketua DPRD Kabupaten Banjar, HM Rofiqi. Kritik pun Ia lontarkan kepada Pemerintah Kabupaten Banjar.

Menurut Rofiqi, jika Pemerintah Kabupaten Banjar terkesan tidak mau tahu menahu dengan persoalan itu, maka sebaiknya sekolah yang sudah tidak berkompeten atau sepi peminat lebih baik ditutup saja.

"Apa gunanya sistem zonasi, daerah Murung Kenanga dan Tunggul Irang Ulu itu daerah padat. Masa siswanya tidak ada itu kan aneh,  mendingan bubarkan saja sekolahnya, dijadikan pusat penanaman cabai untuk menekan inflasi," tegas Rofiqi saat ditemui Jurnalis Mediakita.co.id, Selasa (18/7/23).

Ketua DPRD Kabupaten Banjar, HM Rofiqi. Foto - Isur

Tak hanya itu, Rofiqi meminta agar Pemerintah Kabupaten Banjar untuk lebih serius dalam menangani persoalan di bidang pendidikan di Kabupaten Banjar ini.

"Fasilitas sekolah dan gedung sekolahan juga harus dipikirkan, kemana alokasi dana BOS. Kalau memang sudah tidak mampu mengurusi sekolah negeri, tutup saja sekolahan yang sudah tidak diminati," kata politisi dari Partai Gerindra ini.

Hal senada juga disampaikan anggota DPRD Kabupaten Banjar yang juga politisi Partai Gerindra, M Syahrin. Ia mengatakan bahwa sistem zonasi ini tidak fair. Menurutnya, yang terjadi saat ini di lapangan bukanlah sistem zonasi, melainkan donasi.

"Setahun sebelumnya para orang tua wali sudah membuat Kartu Keluarga (KK) agar anak mereka masuk ke sekolah favorit. Selain itu siapa yang mampu bayar tinggi akan masuk sekolah favorit," ujarnya.

Syahrin berpendapat bahwa pemerintah harus mengkaji ulang sistem zonasi sekolah. Sebab menurutnya, orang tua lebih memilih menyekolahkan anaknya di sekolah yang bonafit daripada menyekolahkan di sekolah yang dekat lingkungan tempat tinggalnya.

"Sistem zonasi harus diveluasi, sebab kasihan sekolah pinggiran," cetusnya.