SDN 1 Bincau memakai Ruang Perpustakaan Untuk Ruang Belajar. Foto - Raden
MEDIAKITA.CO.ID - Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar, berencana bakal melakukan pemerataan zonasi untuk memaksimalkan infrastruktur Sekolah Dasar (SD) yang ada.
Hal ini menyusul banyaknya SD yang kekurangan ruang kelas akibat membeludaknya peserta didik baru yang masuk, seperti yang terjadi di SDN 1 Bincau, Martapura.
"Ini baru terjadi di tahun (ajaran) 2024, di luar perkiraan kami (Disdik)," ujar Kepala Disdik Kabupaten Banjar, Liana Penny melalui Kepala Bidang (Kabid) Sarana Prasarana (Sarpras), Mahriansyah saat ditemui Mediakita.co.id, baru baru tadi.
Menurut Mahriansyah, membeludaknya jumlah siswa yang mendaftar dan bersekolah di SDN 1 Bincau ini disebabkan oleh pesatnya perkembangan perumahan di sekitar kawasan SD tersebut. Salah satu solusinya kata Dia, yakni dengan pemerataan zonasi.
"Misal sekolah ini tidak berkecukupan, bisa ke tempat zonasi yang wilayahnya ada sekolah yang berdekatan bisa dipenuhi dulu. Permukiman yang meningkat (berkembang) akan jadi prioritas (pemerataan zonasi)," terang Mahriansyah.
Kepala Bidang (Kabid) Sarana Prasarana (Sarpras) Disdik Banjar, Mahriansyah. Foto - Raden
Ia menambahkan, persoalan kurangnya ruang kelas ini tentu menjadi perhatian serius Disdik Banjar. Kendati demikian, pihaknya ujar Mahriansyah, akan melihat terlebih dahulu status dan kondisi lahan sekolah tersebut jika hendak menambah bangunan untuk dijadikan sebagai ruang kelas baru.
"Apakah nanti saat kami bangun ada irisan lahan yang terpotong dan tidak memenuhi standar, itu menjadi bahan pertimbangan kami," ungkapnya.
Saat ini lanjut Mahriansyah, sebanyak 36 SD yang tersebar di sebelas kecamatan, yakni di Peramasan, Sungai Pinang, Cintapuri Darussalam, Gambut, Martapura, Sungai Tabuk, Kertak Hanyar, Aluh-Aluh, Karang intan, Tatah makmur, dan Aranio menjadi prioritas pembangunan karena belum memenuhi standar nasional.
Sedangkan sekolah-sekolah dasar yang sudah memenuhi standar nasional Lapis 1 namun kapasitas ruang kelasnya masih kurang kata Dia, maka bisa dimasukkan ke dalam Lapis 2. Hal inilah yang akan menjadi intervensi pihaknya.
"Semisal lahannya tidak tersedia, kami ada beberapa cara, bisa dengan pembelian lahan di sekitar atau perubahan struktur bangunan, atau relokasi. Dan itu tergantung kondisi lapangan seperti apa, lahan tersedia bagaimana dan memperhitungkan biayanya sama perkembangan wilayah penduduk daerah tersebut," tuntasnya. (rdn)
