Suasana di salah satu sekolah di Martapura. Foto -- Raden
MEDIAKITA.CO.ID - Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Banjar mulai melaksanakan tahap penyesuaian kuota dan redistribusi siswa untuk jenjang PAUD hingga SMP. Hal ini dilakukan usai pengumuman hasil seleksi tahap awal Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) 23–24 Mei tahun 2025.
Sekretaris Disdik Banjar, Tisnohadi Harimurti, menjelaskan bahwa penyesuaian kuota dilakukan sebagai tindak lanjut dari kondisi lapangan, di mana terdapat sekolah yang mengalami kelebihan dan kekurangan daya tampung.
“Kami sudah menjadwalkan tahapan penyesuaian kuota dan redistribusi siswa dari tanggal 26 hingga 31 Mei 2025. Ini dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh anak tetap mendapatkan haknya untuk bersekolah, meskipun tidak lolos di sekolah pilihan awal,” terang Tisno saat dihubungi via WhatsApp, Sabtu (31/5/2025).
Lebih lanjut Tisno menerangkan, siswa yang tidak diterima di sekolah tujuan awal karena kuota sudah penuh, akan dialihkan ke sekolah lain yang masih memiliki kekurangan daya tampung, terutama di wilayah terdekat berdasarkan rayonisasi.
“Kami tetap berusaha mengarahkan siswa ke sekolah terdekat, sesuai domisilinya. Kadang memang ada penolakan dari orang tua karena alasan jarak atau preferensi sekolah, tapi pendekatan dan sosialisasi terus kami lakukan,” jelas Tisno.
Biasanya lanjut Tisno, ada beberapa daerah yang cenderung mengalami kekurangan siswa, khususnya di tingkat SD. Hal ini dikarenakan sebagian besar masyarakat setempat lebih memilih menyekolahkan anak-anaknya di sekolah berbasis agama seperti madrasah.
“Kondisi karakteristik masyarakat memang berpengaruh. Tapi kami tetap membuka sekolah seperti SD Gunung Kenanga untuk menerima siswa, meski jumlahnya di bawah kuota,” bebernya.
Tisno menegaskan, regrouping sekolah hanya menjadi pilihan terakhir dan tidak akan dilakukan jika berpotensi membuat anak tidak bersekolah.
Disdik Banjar lanjutnya berkomitmen untuk tidak membiarkan satu pun anak usia sekolah kehilangan akses pendidikan. Proses redistribusi ini dianggap sebagai bentuk intervensi agar semua anak bisa tertampung di sekolah sesuai kapasitas dan zona masing-masing.
“Kami harapkan masyarakat bisa bekerja sama dan memahami pentingnya proses redistribusi ini. Yang terpenting, semua anak tetap bersekolah,” pungkasnya. (rdn/adv)