Kantor Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru. Foto - Isuur
MEDIAKITA.CO.ID – Dinas Perhubungan menjadi SKPD di lingkup Pemerintah Kota Banjarbaru yang terkecil menyerap anggaran tahun 2023 lalu.
Dinas yang dipimpin Pejabat Pelaksana Tugas (Plt) Drs. Abdul Basid, M.M ini, hanya mampu menyerap anggaran sebesar 85 persen.
Sementara, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Banjarbaru menjadi SKPD yang paling besar menyerap anggaran, karena mampu melakukan perencanaan penggunaan anggaran dengan baik.
“Tahun 2023 Dishub paling kecil serapan anggaran. DLH yang paling besar menyerap anggaran,” ujar Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Banjarbaru, Jainudin, S.Sos., M.AP, Kamis (11/1/24).
Meski tidak diberikan sanksi karena rendahnya penyerapan anggaran, Jainudin berharap instansi tersebut bisa lebih meningkatkan dan memaksimalkan lagi serapan anggarannya kedepannya.
"Untuk bisa memaksimalkan serapan tentunya dengan perencanaan yang baik," tegasnya.
Disisi lain, Jainudin mengaku penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Banjarbaru Tahun 2023 berhasil melampaui target nasional.
Tahun 2023 lalu, target APBD Ibu Kota Provinsi Kalimantan Selatan ini setelah anggaran perubahan sebesar Rp1,5 triliun. Namun sampai akhir tahun atau pada saat tutup buku anggaran berakhir, terealisasi sebesar Rp1,3 triliun atau setara 91,10 persen. Dengan kata lain, akan meninggalkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SiLPA), yakni mencapai Rp150 miliar.
“Artinya ini melampui target nasional, yaitu maksimal 90 persen saja," ungkap lelaki berpenampilan kalem ini.
Ditambahkannya, penyerapan anggaran yang tinggi itu tidak lepas dari dukungan dan arahan Wali Kota Banjarbaru, HM Aditya Mufti Ariffin, salah satunya mendorongn agar setiap pimpinan SKPD mencapai target kinerjanya.
"Wali Kota selalu mendorong agar anggaran segera diserap melalui kegiatan yang sudah direncanakan. Itu salah satu faktor serapan kita tinggi," pungkasnya.
Terpisah, Pelaksana Tugas (Plt) Kadishub Kota Banjarbaru, Drs. Abdul Basid, M.M mengakui bahwa instansi yang dia pimpin paling minim dalam penyerapan anggaran. Menurutnya, minimnya penyerapan anggaran itu karena ada beberapa perencanaan yang gagal dilaksanakan, di antaranya tidak terealisasinya pemasangan lampu rambu - rambu (traffic light) nilainya senilai Rp 2 miliar, serta pembuatan rambu lalu lintas dan marka jalan.
"Penyerapan Dishub hanya diangka 85 persen, ada sejumlah kegiatan yang tidak bisa terlaksana,” terang lelaki yang juga menjabat sebagai Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdakot Banjarbaru ini.
Namun demikian, ia mengaku bahwa pekerjaan yang tertunda tersebut akan diselesaikan tahun 2024 ini, yakni pemasangan kamera ETLE dan traffic light (lampu rambu lalu lintas) di Tugu Adipura depan rumah dinas Wali Kota Banjarbaru.
"Semoga tahun ini tidak ada kendala lagi dan berhasil menyerap anggaran yang sudah dialokasikan dengan maksimal," tegasnya.
Sementara itu, Kepala DLH Kota Banjarbaru, Sirajoni, AP., M.M mengaku senang karena menjadi instansi yang tertinggi dalam penyerapan anggaran, yakni mencapai 96 persen.
"Semua kegiatan terlaksana. Kenapa hanya 96 persen? Karena Pagu anggaran kami hanya selisih sedikit dengan riil di lapangan. Sebagian besar anggaran yang kami miliki untuk operasional," terangnya.
Keberhasilan ini menurutnya tidak lepas dari kontrol dalam setiap kegiatan, baik dilakukan per bulan maupun per tri wulan dan selalu dievaluasi.
Selain itu, pihaknya juga melakukan survei dan perencanaan tepat sebelum melakukan penganggaran, serta melihat keperluan yang bisa dibeli sehingga apa yang dianggarkan sudah direncanakan dengan baik.
"Tahun 2024 tetap akan lakukan sistem sama dan akan ditingkatkan lagi," pungkasnya.(isr)
