Ilustrasi. Panen kelapa sawit untuk kebutuhan ekspor. Foto - Pixabay

MEDIAKITA.CO.ID – Lonjakan harga minyak goreng yang terjadi belakangan ini menuai reaksi berbagai kalangan, salah satunya Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI).

Lembaga independen yang didirikan 11 Mei 1973 itu mengaku heran dengan pernyataan pemerintah yang menyebut pemicu minyak goreng mahal karena tingginya harga minyak kelapa sawit (crude palm oil/CPO) internasional. Padahal, Indonesia sebagai penghasil CPO terbesar dianggap mampu menentukan harga CPO domestik.

“Kita eksportir bukan importir, jadi bisa menentukan harga CPO domestik. Jangan harga internasional untuk nasional," kata Ketua Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi, dikutip dari laman detik.com, Senin (10/1/22).

Oleh sebab itu, Tulus menekankan agar pemerintah harus memberikan harga acuan untuk CPO domestik, sehingga tak bergantung dengan harga internasional. Terlebih lagi, Indonesia merupakan penghasil minyak kelapa sawit (crude palm oil/CPO) terbesar, sekaligus merupakan eksportir.

Ketua Pengurus Harian YLKI, Tulus Abadi. Foto - Istimewa/net

Sementara, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi mengungkap kenaikan harga minyak goreng saat ini dipengaruhi oleh harga CPO dunia yang naik menjadi US$ 1.340/MT. Kenaikan harga CPO ini menyebabkan harga minyak goreng ikut naik cukup signifikan.

Dalam menyiasati harga yang tinggi, pemerintah menggelar operasi pasar minyak goreng dengan harga Rp 14.000 per liter. Program ini akan melibatkan 70 industri minyak goreng untuk menekan harga yang terus melonjak.

"Kita akan mencoba untuk melibatkan setidaknya 70 industri minyak goreng dan 225 packer," kata Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi dilansir dari laman kemendag.go.id, Senin (10/1/22).

Sebagai informasi, pada tahap pertama pemerintah menargetkan lima industri minyak goreng besar terlebih dahulu bisa produksi dalam kemasan sederhana. Ditargetkan produksi sudah bisa mulai pekan ini agar bisa segera didistribusikan kepada masyarakat. (tim)