Forum Ambin Demokrasi Kalimantan Selatan. Foto - Istimewa
MEDIAKITA.CO.ID - Mencermati Pengumuman 20 besar hasil seleksi Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kalimantan Selatan, Forum Ambin Demokrasi Kalimantan Selatan memberikan kritikan dan masukan pada lembaga penyelenggara Pemilu di Bumi Lambung Mangkurat ini.
Forum yang beranggotakan para aktivis banua seperti Muhammad Effndi, Khairiansyah, Nahdian Furgan, Winardi Sethiono, Adenansi serta Noorhalis Majid dalam pers rilisnya ini mencurigai, masih ada dugaan kecurangan dalam pelaksanaanya sehingga perlu pembenahan.
“Ada 3 poin yang menjadi penilaian dan catatan kami sebagai kontrol masyarakat. Ini harus menjadi perhatian,” ujar ketua Forum Ambin Kalimantan Selatan, Noorhalis Majid.
Poin yang dimaksud, yakni pertama, pengumuman tersebut tidak menggambarkan transparansi hasil nilai yang diperoleh setiap calon, terutama hasil CAT yang obyektif, memberikan gambaran soal pengetahuan dan kapasitas kepemiluan.
"Sangat disayangkan bila sejumlah orang yang sudah diproyeksikan sebagai calon jadi, tetap dipaksakan masuk tahap berikutnya, padahal nilai CAT-nya sangat rendah, dan harus didongkrak dengan nilai lainnya yang sangat subyektif," katanya.
Kedua, harus diketahui bahwa penyelenggaraan Pemilu yang baik sangat tergantung pada penyelengara Pemilu yang berintegritas. Penyelenggara Pemilu yang berintegritas mensyaratkan harus jujur, transparan, akuntabel, cermat dan akurat dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya.
“Integritas penyelenggara menjadi penting, karena salah satu tolak ukur terciptanya Pemilu Demokratis,” ungkapnya.
Dalam hal ini, pihaknya mencermati sejumlah calon dengan track record buruk dan tidak layak menjadi anggota KPUD berikutnya, seperti pernah diadukan ke DKPP dan beberapa terbukti melanggar etik, pernah diganti sebagai Ketua KPUD karena dinilai sewenang-wenang, dan sejumlah nama dicurigai bermain curang dalam Pemungutan Suara Ulang pada Pemilihan Gubernur 2019 .
“Semua itu harus dicermati lebih teliti oleh Timsel sebagai sesuatu yang tidak boleh diabaikan,” tegasnya.
Untuk poin ke 3, pentingnya mencermati kapasitas dan kemampuan setiap calon, terutama dikarenakan sebagian besar yang lolos pernah bertugas sebagai penyelenggara Pemilu. Namun beberapa diantaranya memiliki kinerja yang kurang baik dalam memajukan demokrasi dan kepemiluan, salah satu indikatornya adanya PSU dibanyak TPS saat menjadi penyelenggara Pemilu.
“Jangan sampai kewenangan yang diemban tidak seimbang dengan kapasitas yang dimiliki,” harapnya.
Sejumlah catatan yang dapat disampaikan ini ungkapnya, sebagai bagian dari kontrol masyarakat agar terpilih penyelenggara yang memenuhi kriteria, mampu menjawab tantangan kepemiluan dan demokrasi, dan Timsel memiliki tanggung jawab moral untuk merekomendasikan calon komisioner yang benar-benar sesuai serta tidak bermasalah.
“Masyarakat inginkan Pemilu yang jujur dan adil, karenanya kontrol pada penyelenggara Pemilu penting,” pungkasnya.
Sementara itu dikonfirmasi terpisah, Anggota Timsel Calon Anggota KPU Kalsel, Varina Pura Damiyanti menegaskan bahwa pengumuman penetapan 20 besar calon anggota KPU Kalsel sudah sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh KPU RI.
"Jadi tidak ada yg disebut tidak transparan. Semua sesuai template dari KPU RI," kata Varina.
Varina menambahkan, bagi masyarakat yang ingin memberikan laporan mengenai rekam jejak para calon, pihaknya mempersilakan untuk mengirimkan laporan tersebut kepada Timsel melalui sekretariat timsel.
"Format/template dan persyaratan laporan silakan dicek di website KPU. Timsel sangat terbuka dengan laporan dari masyarakat," ujarnya.
"Ya, silakan berkirim surat tanggapan masyarakat kepada Timsel secara resmi," pungkasnya. (rls/tim)
