Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Pemprov Kalsel dan Baznas se-Kalsel dengan tema Harmonisasi Pengelolaan Zakat. Foto–Sania
MEDIAKITA.CO.ID - Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) mendorong masyarakat agar bisa menyisihkan sedikit hartanya di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Kalsel. Hal ini didasari masih tingginya angka kemiskinan di Kalsel.
Gubernur Kalsel, H Sahbirin Noor melalui Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel, Roy Rizali Anwar mengatakan bahwa potensi zakat di Kalsel terbilang besar dalam membantu program pemerintah, karena mayoritas masyarakatnya beragama Islam sehingga hal ini bisa lebih dimaksimalkan untuk pengelolaan zakat.
"Ini bisa digunakan untuk membantu pemberantasan kemiskinan, penekenan stunting, peningkatan sumber daya manusia (SDM), dan bantuan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang ada di Kalsel," ucapnya usai Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) BAZNAS se-Kalsel dengan tema Harmonisasi Pengelolaan Zakat, Banjarbaru, Rabu (21/9/22) tadi.
Roy berharap dalam waktu dekat ini, pemotongan pendapatan untuk disalurkan ke Baznas bisa disosialisasikan kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN).
"Kurang lebih ada 11.000 ASN di Pemprov Kalsel. Kalau secara keseluruhan kurang lebih ada 35.000 ASN di kabupaten kota," bebernya.
Pimpinan Baznas RI, Saidah Sakwan, M.A. Foto–Sania
Sementara itu, Pimpinan Baznas RI, Saidah Sakwan, M.A menyampaikan bahwa sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpress) Nomor 3 tahun 2011, Baznas telah dimandatkan oleh negara untuk mengelola zakat ASN.
"ASN yg sudah mencapai nisab itu dipotong langsung zakatnya 2,5 persen. Jadi secara konstitusional sudah legal," katanya.
Saidah menjelaskan bahwa dana dari zakat tersebut akan digunakan untuk menanggulangi angka kemiskinan di Kalsel.
Selain itu, pihaknya juga bisa melakukan investasi SDM, seperti memberikan beasiswa bagi anak-anak Kalsel untuk mempersiapkan mereka agar bisa lolos ke-10 PTN terbaik di Indonesia.
"Selain sekolah di Indonesia, kami juga mempersiapkan generasi-generasi Kalsel untuk mampu bersekolah diluar negeri bagi mustahik yang keterbatasan dana," tuntasnya. (tim)
