Kemenkes RI kunjungi RSD Idaman Banjarbaru. Foto - Istimewa
MEDIAKITA.CO.ID - Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Republik Indonesia (RI), melakukan kunjungan lapangan sekaligus workshop di Rumah Sakit Daerah (RSD) Idaman Kota Banjarbaru, Senin (22/8/22) tadi.
Kunjungan ini dilakukan dalam rangka penyusunan policy brief dan penguatan implementasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di setiap fasilitas kesehatan yang berfokus pada aspek Sumber Daya Manusia (SDM), baik itu rumah sakit maupun puskesmas.
Perwakilan dari Kemenkes RI, Syahrul Efendi P, SKM, MKKK, menyampaikan bahwa tujuan kegiatan ini adalah untuk mendapatkan data guna pengembangan policy brief penguatan SDM K3 di fasilitas kesehatan.
"Melalui kegiatan penguatan implementasi K3 Fasyankes khususnya rumah sakit, semoga pelaksanaan K3 ke depannya lebih baik," ucap Syahrul.
"Artinya, setiap SDM bidang kesehatan akan terpenuhi hak kesehatan dan keselamatan selama melaksanakan pekerjaannya," katanya.
Sementara itu, Direktur RSD Idaman Kota Banjarbaru, dr. Danny Indrawardhana, MMRS menyambut hangat kedatangan perwakilan Kemenkes RI. Ia mengklaim dan meyakinkan bahwa komitmen RSD Idaman selalu mengutamakan keselamatan pasien dan kualitas, termasuk tenaga kesehatan yang mumpuni.
"Tenaga kesehatan di RSD Idaman akan terus diperhatikan dengan tetap komitmen terhadap kesehatan petugas, khususnya petugas yang fokus pada pelayanan pasien," ujar Danny.
"Pertemuan ini menjadi titik tolak RSD Idaman untuk meningkatkan komitmen dalam proses implementasi kesehatan dan keselamatan kerja," tuturnya.
Sedangkan Ketua Pengurus Daerah Perhimpunan Ahli Kesehatan Kerja Indonesia (PAKKI) Kalimantan Selatan, M. Fakhruddin Noor, S.KM, M.K.M, menyampaikan bahwa perlu adanya tenaga kesehatan dengan jabatan fungsional yang memperhatikan hak keselamatan dan kesehatan SDM-nya. Bukan hanya di Rumah Sakit, namun juga berlaku di Puskemas maupun Dinas Kesehatan (Dinkes).
"Jabatan fungsional yang membersamai tugas pembimbing kesehatan kerja dalam pelayanan kesehatan untuk menangani Penyakit Akibat Kerja (PAK) atau Kecelakaan Akibat Kerja (KAK) perlu didukung keberadaannya, seperti Dokter Ahli Hiperkes, Dokter Kesehatan Kerja," terang Fakhruddin Noor.
Fakhruddin Noor menambahkan bahwa perlu memaksimalkan penerapan K3 dengan melakukan sharing expertise baik antar fasilitas kesehatan hingga perkantoran.
"Termasuk juga membuat inovasi fasilitas kesehatan model agar dapat menjadi wahana pembelajaran," tutupnya.
Sekedar diketahui, kunjungan lapangan dan lokakarya ini berfokus di 8 provinsi sasaran, yaitu Lampung, Jawa Barat, Jawa Timur, Daerah Istimewa Yogyakarta, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur dan Sulawesi Selatan. (tim)
