BPKP Kalsel menggelar bimtek pengelolaan keuangan daerah di lingkup Pemkab Banjar. Foto - Istimewa
MEDIAKITA.CO.ID - Pemerintah Kabupaten Banjar harus menerapkan teknologi digital untuk meningkatkan kinerja keuangan yang lebih bermanfaat untuk masyarakat.
Hal demikian disampaikan oleh Kepala BPKP Kalimantan Selatan, Rudy M. Harahap saat membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) Penggunaan Aplikasi Financial Management Information System (FMIS) ke para pegawai Pemerintah Kabupaten Banjar, di sebuah hotel di Kabupaten Banjar, Senin (30/1/23) kemarin.
"Para pengelola keuangan harus bisa memaknai kebijakan dan regulasi yang baru muncul sebagai risiko yang harus dimitigasi. Bukan hanya sekadar menerapkan regulasi," kata Rudy.
Rudy juga meminta para peserta yang terdiri dari fungsi keuangan, perencana, dan bendahara tidak hanya terpaku dengan administrasi, tetapi dapat menjadi agen perubahan.
Lebih jauh Rudy menerangkan, pada tahun 2022 lalu, Kabupaten Banjar meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) di Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Meski begitu, terdapat banyak hal yang perlu ditingkatkan, seperti skor LPPD 1,328, SAKIP nilai B, skor MCP 89, serta skor penilaian cepat SPIP terintegrasi.
"Lewat aplikasi FMIS, Pemerintah Kabupaten Banjar akan mampu menerapkan alat kendali keuangan dan memitigasi risiko turunnya kualitas opini LKPD," terang Rudy.
Rudy juga menjelaskan, FMIS sendiri adalah perubahan dari aplikasi SIMDA yang berbasis desktop menjadi berbasis web. Aplikasi berbasis web ini terdiri dari tiga komponen utama yang independen, yaitu komponen klien, aplikasi server, dan database.
“Berbeda dengan aplikasi desktop, aplikasi berbasis web akan melalui perantara, yaitu web server sehingga dari sisi database lebih terjaga,” jelas Rudy.
Apabila aplikasi FMIS sudah berjalan, dampak poaitifnya peran APIP juga harus berkembang. Artinya, pengawasan mereka terhadap belanja dan monitoring keuangan harus sejalan.
Pada kesempatan itu, Rudy juga menerangkan bahwa saat ini juga tengah dikembangkan aplikasi Continuous Auditing Countinuous Monitoring (CACM), yaitu tools untuk manajemen ataupun APIP dalam melakukan pengawasan secara terus-menerus.
"CACM sendiri dibuat berbeda dengan audit konvensional yang dapat memberikan nilai tambah continuous assurance. Hal ini dilakukan dengan audit secara berkelanjutan, yang meliputi pengendalian dan penilaian risiko," kata Rudy.
Ia juga mengingatkan Pemerintah Kabupaten Banjar agar membuat program yang sejalan dengan moto daerahnya, yaitu “MANIS”, Maju, Mandiri, dan Agamis. Selain itu, Rudy juga menyarankan Bupati dapat memberikan reward sebagai dorongan positif, seperti umroh gratis kepada tiga pegawai setiap tahunnya untuk pengelola keuangan terbaik atau dengan kategori lainnya.
"Hal tersebut bisa menjadi ajang kompetitif pegawai dalam membangun Kabupaten Banjar semakin maju dengan pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan partisipatif," pungkasnya.
Pembukaan Bimtek ini juga dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar, HM Hilman sebagai perwakilan Bupati Kabupaten Banjar, Direktur Utama Bank Kalsel, serta Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Banjar. (tim)
