Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar HM Hilman dalam Rapat Koordinasi Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah (TKKSD) di Lt 2 Aula Barakat Martapura, Kamis (12/6/2025). Foto - Raden
MEDIAKITA.CO.ID- Pemerintah Kabupaten Banjar menyoroti rendahnya realisasi kerja sama daerah yang telah dirancang sejak tahun sebelumnya.
Dari total 136 usulan kerja sama yang telah dipetakan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), hingga pertengahan 2025 ini baru sekitar 33 persen yang berhasil dijalankan.
Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar, HM Hilman, dalam Rapat Koordinasi Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah (TKKSD) di Lt 2 Aula Barakat Martapura, Kamis (12/6/2025).
“Tahun lalu kita sudah petakan kerja sama apa saja yang bisa dilakukan oleh OPD. Tapi sampai hari ini, baru 33 persen yang jalan. Ini sudah triwulan kedua, kalau naskah kerja sama saja belum disusun, kapan kita implementasikan,” tegas Hilman.
Ia menekankan, pentingnya kerja sama daerah sebagai solusi atas keterbatasan yang dimiliki pemerintah, baik dari sisi anggaran, sumber daya manusia, teknologi, hingga infrastruktur.
“Dengan segala keterbatasan yang ada, kita tidak bisa bekerja sendiri. Kerja sama yang tepat akan membantu kita mencapai target-target pembangunan dan pelayanan publik,” ujarnya.
Dalam rapat tersebut, Hilman juga mengapresiasi dua OPD yang dinilai berhasil menjalankan kerja sama daerah secara optimal, yakni Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) serta Dinas Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM).
“Baru dua OPD ini yang kami nilai sudah cukup baik menjalankan kerja sama. Sisanya masih perlu dorongan,” kata Hilman.
Untuk mempercepat proses administrasi, Pemerintah Kabupaten Banjar melalui Sekretariat TKKSD telah menyediakan platform digital bernama "Jaga Mantap" yang dapat membantu OPD dalam mengelola dokumen kerja sama secara lebih efisien.
Hilman mengungkapkan, bahwa kendala utama yang menghambat pelaksanaan kerja sama adalah pemahaman yang belum merata di kalangan OPD, serta kelengkapan dokumen administratif yang belum terpenuhi.
“Padahal hanya tiga dokumen yang dibutuhkan: telaah staf, kerangka acuan kerja, dan naskah kerja sama. Tapi masih banyak yang belum siap,” jelasnya.
Lebih lanjut, ia mencontohkan berbagai bentuk kerja sama yang bisa dibangun, mulai dari pemberian beasiswa bagi anak putus sekolah bersama Baznas atau lembaga swasta, hingga pembangunan jalan dan ketahanan pangan di daerah terpencil melalui kolaborasi dengan TNI.
“Kerja sama itu harus saling menguntungkan. Kita bisa lebih efisien dan efektif. Jangan hanya direncanakan, tapi harus diwujudkan,” pungkas Hilman. (rdn/adv)
