Plt Bupati HSU, Husairi Abdi saat berbincang dengan jajaran BPKP Perwakilan Kalsel. Foto - Dok. BPKP Kalsel
MEDIAKITA.CO.ID – Sepeninggal Abdul Wahid yang terjerat dugaan kasus suap dan pencucian uang, kini tampuk tertinggi di lingkup Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara diisi oleh pelaksana tugas (Plt) Bupati, Husairi Abdi.
Menurut Husairi, operasi tangkap tangan (OTT) oleh lembaga anti rasuah beberapa waktu lalu sedikit banyak telah berdampak terhadap jalannya roda pemerintahan. Bahkan, ia menyebut terdapat beberapa kendala yang dihadapi seperti koordinasi antara SKPD tak efektif, semangat kerja ASN rendah hingga program pembangunan tak berjalan maksimal.
Menghadapi serenteng permasalahan itu, Husairi mencoba mencari solusi untuk mengembalikan Pemkab HSU pada ‘jalur rel’ yang seharusnya. Salah satunya caranya, ia menggandeng Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Kalimantan Selatan untuk melakukan pengawalan.
Sehingga, segala rencana program dan kegiatan yang telah disusun sebelumnya dapat kembali berjalan normal.
“Kami meminta bantuan Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan mengawal agar pelaksanaan program pembangunan daerah dapat berjalan,” ucapnya yang akan memimpin HSU hingga 18 November 2022 ini, saat menyambangi Kantor BPKP Kalsel, Jumat (14/1/21).
Kedatangan Husairi bersama sejumlah pejabat dari Inspektorat, BPKAD serta Bappelitbang itu pun disambut hangat Kepala BPKP Perwakilan Kalsel, Rudy M. Harahap.
Secara tegas, Rudy menyatakan siap menjalin sinergitas dan kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten HSU guna mewujudkan pemerintahan yang bersih, efektif, efisien dan melayani masyarakat.
“BPKP turut prihatin dengan penangkapan Bupati HSU oleh KPK. Kami telah memikirkan beberapa perbaikan yang harus dilakukan agar kejadian tersebut tidak terulang,” tuturnya dalam press release yang turut diterima Mediakita.co.id.
Salah satu masukan yang ditekankan Rudy kepada jajaran Pemkab HSU yakni penyusunan rencana aksi yang jelas. Langkah itu tak lain untuk meminimalisir kejadian serupa kembali terulang, hinga menghambat jalannya pembangunan daerah.
Adapun rencana aksi, kata Dia, mencakup strategi peningkatan efektivitas birokrasi dengan mereposisi sekretaris daerah, seleksi JPT yang ketat maupun memberhentikan pegawai kontrak yang diangkat karena kepentingan politik.
Berikutnya, ia juga menyodorkan masukan agar melakukan peningkatan ASN Pemkab HSU dengan membangun budaya organisasi dan kesejahteraan. Termasuk, Pemkab juga harus menggandeng aparat penegak hukum serta mengedepankan Inspektorat dalam menangani permasalahan administrasi pemerintahan.
“BPKP akan membantu Pemkab HSU dalam penguatan governansi, manajemen risiko,dan sistem pengendalian. Karena itu, Pemkab HSU harus menjadikan Manajemen Risiko Indeks (MRI) sebagai target kinerja,” tekan Rudy.
Selain itu, Rudy juga meminta Pemkab HSU agar mampu meningkatkan kapabilitas APIP dan membangun sistem anti kecurangan (fraud control plan/fraud risk analysis).
"Ini merupakan perwujudan komitmen BPKP untuk selalu Hadir dan Bermanfaat," tutupnya. (tim)
