Wakil Ketua DPRD Banjarbaru bersama Pemkot serta TNI/Polri saat giat penegakan PPKM Mikro, Sabtu (3/4/21). Foto - Istimewa

MEDIAKITA.CO.ID - Razia penegakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berskala mikro dengan menyasar kafe, rumah makan, dan tempat-tempat yang berpotensi menimbulkan kerumunan menjadi salah satu upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Banjarbaru untuk menekan laju penyebaran Covid-19.

Kendati demikian, menurut Wakil Ketua DPRD Kota Banjarbaru, Taufik Rachman, razia yang dilakukan tersebut perlu lebih ditingkatkan intensitasnya.

Pasalnya, kata Taufik, berdasarkan hasil selama beberapa kali mengikuti giat masih banyak ditemukan pelanggaran protokol kesehatan, baik yang dilakukan perorangan maupun pemilik/pengelola tempat usaha.

"Secara garis besarnya razia-razia seperti ini sangat baik. Jangan sampai hanya sesekali saja, namun harus terus digencarkan," ucapnya kepada Jurnalis Mediakita.co.id, Senin (5/4/21).

Selain aturan prokes, perihal batas operasional juga perlu lebih digalakkan mengingat Pemkot Banjarbaru memiliki satuan penegakan aturan yang punya wewenang melakukan penindakan terhadap pelanggaran.

Legislator Partai Golkar itu juga menyoroti keberadaan tempat usaha yang sudah beroperasi, namun belum mengantongi izin secara administratif.

"Ada juga belum punya izin padahal sudah beroperasi. Nah ini harus diinventarisir dan dilakukan penindakan, jangan sampai tempat usaha berjualan seenaknya," tegas Taufik.

Dia meminta secara khusus kepada Pemkot, agar giat PPKM lebih difokuskan soal pelanggaran prokes dan batas operasional sehingga angka penyebaran Covid-19 dapat ditekan seminimal mungkin.

"Kita mendorong agar patroli ini lebih sering dilakukan, atau idealnya giat PPKM dijalankan setiap hari untuk memantau realita di lapangan," demikian ucap Taufik. (hns)