Pencarian

Warga Diminta Taat Prokes, Tandon Cuci Tangan Malah Tak Berfungsi


Tandon cuci tangan di sejumlah titik di Kabupaten Banjar kosong tak berisi air. Foto - Ferdi

MEDIAKITA.CO.ID – Masyarakat merasa gundah dengan sikap Pemerintah Kabupaten Banjar yang seolah terus menekan untuk menaati protokol kesehatan (Prokes). Namun, ketersediaan fasilitas atau sarana penunjang justru kini terkesan mulai terlupakan.

Pasalnya, fakta di lapangan, sejumlah tandon portable yang seharusnya menjadi sarana warga untuk melakukan cuci tangan malah tak berisi air. Ironisnya lagi, kran pada beberapa tandon juga rusak alias tak berfungsi normal.

Misalnya saja, tandon yang berada tepat di samping taman Ratu Zalecha disebut tak berfungsi selama dua bulan terakhir. Padahal, kala kasus Covid-19 nanti tengah tinggi-tingginya air pada tandon itu selalu rutin diisi ulang.

“Ya sudah 2 bulan ini tandon tersebut tidak ada air bahkan sudah tidak berfungsi," ungkap salah seorang warga, Lani kepada Mediakita.co.id.

Kondisi serupa juga terjadi pada tandon air yang berada di lingkup perkantoran Kabupaten Banjar. Bahkan, untuk di Rumah Dinas Bupati Banjar tak terlihat satu pun unit tandon portable.

Saat ditanyakan kepada petugas yang berjaga, mereka berkilah tidak mengetahui urusan penyediaan tempat mencuci tangan.

"Kami tidak tahu, karena kami hanya menjaga," ungkap salah seorang yang namanya enggan dimediakan.

Terpisah, saat dikonfirmasi, Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Banjar, Azhar Alamsyah mengatakan bahwa kosongnya air pada beberapa tandon itu lantaran pihaknya mesti fokus dalam pendistribusian air bersih ke sejumlah desa yang ada di Kabupaten Banjar.

"Karena irigasi beberapa waktu lalu kering, kami tidak sempat untuk mengisi tandon yang kosong tersebut. Nanti secepatnya dalam minggu ini akan kami isi ulang lagi," ungkapnya saat ditemui Jurnalis Mediakita.co.id di ruang kerjanya, Kamis (25/11/21).

Dibeberkan Azhar, kini sejumlah wilayah terpencil tengah menghadapi krisis air bersih akibat pengeringan irigasi. Beberapa desa itu meliputi Desa Bincau, Desa Jingah Habang Ilir, Desa Jingah Abang Ulu hingga Desa Labuan Tabu.

"Selama satu bulan lebih kami fokus pada desa yang membutuhkan air bersih tersebut. Kami sebenarnya ingin mengerjakan keduanya namun transportasi tangki untuk air sangat minim hanya ada tiga saja," tuturnya.

Azhar mengaku, kini pihaknya juga tak bisa menyalurkan air secara merata ke tandon-tandon portable di Kabupaten Banjar. Sebab, terkendala kerusakan seperti kran air yang terlepas.

"Jadi ketika kami melakukan pengisian terkesan sia-sia nantinya," imbuhnya.

Terkait perbaikan tandon, Azhar mengklaim bukan kewenangan pihaknya. Sebab, untuk pemeliharaan, perbaikan hingga penyediaan sabun cuci tangan sepenuhnya berada di bawah tanggung jawab Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Banjar.

"Semuanya pihak PUPR yang menanganinya karena juga dananya di tempat mereka, kami sebagai garda terdepan hanya menyediakan air bersih saja, jadi jika ingin tau masalah dana untuk pembuatan wadah tandon dan lainnya mungkin mereka yang lebih paham," tegas Azhar.

Sekadar informasi, hingga penghujung November 2021, daerah yang berjuluk Bumi Serambi Mekkah ini masih berada dalam status Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 3. 

Penetapan itu buntut dari minimnya capaian vaksinasi yang masih jauh berada di bawah target secara nasional. (fer)