MEDIAKITA.CO.ID – DPRD Kabupaten Balangan menegaskan komitmennya untuk mengawal efektivitas pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui evaluasi menyeluruh terhadap serapan anggaran Tahun 2025. Langkah ini menjadi upaya strategis untuk memastikan penyusunan dan pelaksanaan APBD Tahun 2026 lebih optimal, tepat sasaran, serta mampu memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.
Komitmen tersebut mengemuka dalam rapat evaluasi yang digelar di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Balangan, Senin (6/7/2026), menyusul proyeksi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun 2025 yang diperkirakan mendekati Rp900 miliar.
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Balangan, Muhammad Rizkan, menegaskan besarnya SiLPA harus menjadi bahan introspeksi bersama, khususnya bagi seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), agar perencanaan hingga pelaksanaan program pembangunan dapat berjalan lebih efektif pada tahun mendatang.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Pada 2025 ini APBD Balangan menyisakan SiLPA yang hampir mencapai Rp900 miliar. Dari hasil ini kita bisa mereviu kembali apa hal-hal yang menyebabkan banyaknya SiLPA di SKPD,” ujar Rizkan.
Menurutnya, tingginya SiLPA bukan sekadar angka dalam laporan keuangan, tetapi menjadi indikator penting yang harus dievaluasi agar setiap anggaran yang telah dialokasikan benar-benar dapat diwujudkan menjadi program dan pelayanan yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
Sebagai lembaga legislatif, DPRD akan terus menjalankan fungsi pengawasan sekaligus memberikan masukan konstruktif kepada pemerintah daerah agar seluruh program prioritas dapat direalisasikan secara maksimal.
“Ini menjadi evaluasi, masukan, dan perbaikan bagi kita semua, termasuk kami di DPRD, dalam penyusunan APBD 2026 agar tidak terjadi lagi SiLPA sebanyak itu, dan program kegiatan yang menjadi prioritas bisa direalisasikan seutuhnya untuk masyarakat Balangan,” tegasnya.
Berdasarkan data pemerintah daerah, pendapatan Kabupaten Balangan pada Tahun Anggaran 2025 berhasil melampaui target dengan realisasi mencapai sekitar Rp3,642 triliun atau 108 persen. Namun, dari total pagu belanja sebesar Rp3,993 triliun, realisasi baru mencapai sekitar Rp3,394 triliun atau 85 persen, sehingga menyisakan ruang anggaran yang cukup besar.
Kondisi tersebut dinilai menjadi perhatian bersama agar kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian anggaran terus ditingkatkan sehingga setiap rupiah APBD dapat memberikan dampak nyata bagi pembangunan daerah.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Balangan, Fakhriyanto, menjelaskan belum optimalnya serapan anggaran dipengaruhi sejumlah faktor teknis, di antaranya proses transisi sistem e-Katalog versi 4 ke versi 5 yang memerlukan penyesuaian dalam mekanisme pengadaan barang dan jasa.
Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di bidang pengadaan barang dan jasa juga menjadi tantangan dalam mempercepat pelaksanaan sejumlah program pemerintah.
Fakhriyanto menambahkan, sebagian besar SiLPA juga berasal dari beberapa program strategis yang masih berada pada tahapan pelelangan sehingga membutuhkan waktu penyelesaian yang lebih panjang.
Meski demikian, ia memastikan kondisi fiskal Pemerintah Kabupaten Balangan tetap sehat. Hal tersebut tercermin dari proporsi belanja pegawai yang masih berada di bawah 30 persen, sehingga ruang fiskal untuk pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, dan program prioritas daerah tetap terjaga.
Melalui evaluasi ini, DPRD Kabupaten Balangan berharap seluruh hambatan dalam penyerapan anggaran dapat segera diatasi melalui perbaikan perencanaan, percepatan pelaksanaan program, serta penguatan koordinasi antarperangkat daerah. Dengan demikian, APBD Tahun 2026 diharapkan mampu dijalankan secara lebih efektif, tepat waktu, dan menjadi instrumen utama dalam mempercepat pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Balangan.
