MEDIAKITA.CO.ID – Fatwa haram rokok elektrik atau vape dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) memunculkan kekhawatiran di kalangan pekerja dan pelaku usaha vape di Kalimantan Selatan. Mereka meminta agar persoalan tersebut dibahas secara menyeluruh dengan turut memperhatikan nasib tenaga kerja yang bergantung pada industri tersebut.
Kekhawatiran itu mengemuka dalam pertemuan komunitas dan pelaku industri vape di Kalimantan Selatan, Senin (16/11/2026) malam. Dalam kesempatan tersebut, mereka menyampaikan harapan agar pemerintah dan MUI tidak menutup ruang komunikasi dengan pihak industri.
Ketua Asosiasi Ritel Vape Indonesia (ARVINDO) DPW Kalimantan Selatan, Ryan Siera Salim, menilai industri rokok elektrik telah membentuk ekosistem usaha yang melibatkan banyak pihak. Tidak hanya pemilik toko, tetapi juga karyawan, distributor, hingga pelaku UMKM.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Ia mengingatkan, keputusan yang berpengaruh terhadap aktivitas industri tersebut berpotensi menimbulkan efek berantai terhadap perekonomian masyarakat.
“Pelaku usaha yang menjalankan bisnis sesuai ketentuan, termasuk memenuhi kewajiban pajak dan cukai, seharusnya mendapatkan perlakuan yang proporsional,” ujarnya.
Menurutnya, persoalan penyalahgunaan perangkat vape untuk aktivitas ilegal tidak semestinya membuat seluruh pelaku usaha yang beroperasi secara sah ikut terkena dampaknya.
Ia juga menyatakan dukungan terhadap langkah pemerintah dalam memperketat regulasi serta memberantas peredaran narkotika.
Terkait keputusan keagamaan MUI, Ryan menegaskan pihaknya menghormati kewenangan lembaga tersebut. Namun, ia berharap ada kesempatan bagi asosiasi dan perwakilan industri untuk menyampaikan pandangan secara langsung.
ARVINDO ingin persoalan vape turut dibahas dari sisi ketenagakerjaan dan dampak ekonomi, sehingga berbagai pertimbangan dapat didengar sebelum muncul kebijakan lanjutan.
“Secara nasional industri vape melibatkan sekitar 7.500 pekerja ritel serta ratusan ribu tenaga kerja dari berbagai sektor yang berkaitan,” ucap Ryan.
Karena itu, ia berharap audiensi dapat menjadi jalan untuk mempertemukan kepentingan perlindungan kesehatan masyarakat dengan keberlangsungan usaha dan nasib para pekerja.
Sementara itu, perwakilan Asosiasi Pekerja Rokok Elektrik Indonesia, Akhmad Walid, mengungkapkan besarnya tenaga kerja yang terlibat dalam industri vape di Kota Banjarmasin.
Berdasarkan pendataan pihaknya, terdapat 174 toko vape yang beroperasi di Banjarmasin dengan total 997 pekerja.
“Jumlah tersebut belum mencakup seluruh tenaga kerja yang terserap dalam industri rokok elektrik di daerah lain di Kalimantan Selatan,” ungkapnya.
Walid menyebut ketidakpastian terkait masa depan industri membuat para pekerja mulai mempertanyakan kelangsungan pekerjaan mereka.
Ia menjelaskan, sebagian pekerja merupakan tulang punggung keluarga, sementara lainnya berasal dari kalangan mahasiswa yang memanfaatkan pekerjaan tersebut untuk membiayai kebutuhan sehari-hari.
Kondisi itu membuat para pekerja berharap pemerintah tidak hanya melihat persoalan dari sisi regulasi, tetapi juga mempertimbangkan masyarakat yang menggantungkan penghasilan dari sektor tersebut.
Melalui aspirasi yang disampaikan, mereka berharap polemik vape tidak berkembang menjadi persoalan yang merugikan tenaga kerja dan pelaku usaha yang selama ini menjalankan aktivitas secara legal.
Mereka pun mendorong adanya pertemuan antara pemerintah, MUI, asosiasi, dan perwakilan pekerja agar persoalan kesehatan, pengawasan produk, serta dampak ekonomi dapat dibicarakan secara terbuka dan berimbang.













