Diskusi BPKP Kalsel tentang stunting dan ketahanan pangan. Foto - Madhan
MEDIAKITA.CO.ID - Penanganan stunting dan peningkatan ketahanan pangan, mendapat perhatian dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kalimantan Selatan.
Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan, Ayi Riyanto menilai bahwa penanganan stunting dan upaya peningkatan ketahanan pangan memerlukan kerangka kerja sinergis antara pemerintah, BUMN/D, dan sektor terkait lainnya.
Namun kata dia, pelaksanaan program di Provinsi Kalimantan Selatan masih terfragmentasi dan kurangnya kolaborasi, menyebabkan capaian indikator outcomes yang rendah.
"Apabila dilihat dari target nasional prevalensi stunting sebesar 14 persen pada tahun 2024, capaian program percepatan penurunan stunting yang dilakukan pada tahun 2023 berisiko tidak tercapai," kata Ayi Riyanto dalam diskusi di Aula Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan, Kamis (29/2/24).
Menurut Ayi Riyanto, hasil pengawasan BPKP menunjukkan bahwa beberapa pemerintah daerah di Kalimantan Selatan tidak mencapai target ultimate outcome dalam penanganan stunting pada tahun 2023. Faktor-faktor seperti lingkungan pemukiman yang tidak layak, tingginya angka perkawinan anak, dan tata kelola data yang kurang akurat menjadi penyebab ketidakcapaian tersebut.
Ia menambahkan, Pemerintah telah mencanangkan berbagai aspek penting melalui Peraturan Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi, sesuai dengan komitmen dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan untuk mengatasi kelaparan, malnutrisi, dan meningkatkan produktivitas pertanian secara inklusif dan berkelanjutan.
Tak hanya itu, Ayi Riyanto juga menyoroti perlunya kolaborasi antara pemerintah, perusahaan swasta, dan BUMN dalam mewujudkan visi misi RPJMD 2021-2026 terkait food estate (ketahanan pangan). Risiko-risiko seperti laju alih fungsi lahan yang tidak terkendali dan peningkatan kapasitas petani perlu diperhatikan dalam sektor ketahanan pangan.
"Dengan pelaksanaan program/kegiatan yang bersifat sektoral/individual, maka jika kegiatan diukur pada tingkatan output akan menggambarkan tingkat keberhasilan yang signifikan. Namun apabila kegiatan diukur pada tingkatan outcomes akan menggambarkan tingkat capaian yang masih rendah atau tidak signifikan," ujar Ayi Riyanto.
Kolaborasi yang melibatkan pemerintah, masyarakat, perusahaan, dan UMKM/BUMDes menjadi kunci dalam meningkatkan keberhasilan program dan kegiatan penurunan stunting serta ketahanan pangan.
"Serta diperlukan ketersediaan data yang valid dan detail untuk mendukung pelaksanaan program yang kolaboratif," tandasnya. (tim)
