MEDIAKITA.CO.ID – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Balangan menyoroti masih adanya ketidakefisienan dalam pengelolaan anggaran daerah, terutama terkait rendahnya serapan pada sejumlah program pemerintah dalam Rapat Paripurna penyampaian rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Kepala Daerah Tahun Anggaran 2025, Rabu (29/4/2026).
Dalam rapat tersebut, DPRD mengungkap masih terdapat kegiatan yang realisasi anggarannya berada di bawah 70 persen, bahkan sebagian di bawah 50 persen. Kondisi ini dinilai menunjukkan belum optimalnya pelaksanaan program di sejumlah sektor strategis, meskipun kebutuhan pembangunan di lapangan masih cukup tinggi.
Selain rendahnya serapan anggaran, DPRD juga menemukan adanya kelemahan dalam proses perencanaan, khususnya pada pos belanja pegawai seperti gaji dan tunjangan. Ketidaktepatan perencanaan tersebut dinilai turut memengaruhi besarnya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) di Kabupaten Balangan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
DPRD juga menyoroti adanya program yang telah mencapai target 100 persen, namun masih menyisakan anggaran. Hal ini mengindikasikan perlunya peningkatan ketelitian dalam proses verifikasi dan evaluasi oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) agar alokasi anggaran benar-benar sesuai dengan kebutuhan riil.
Meski memberikan sejumlah catatan kritis, DPRD tetap mengapresiasi kinerja Pemerintah Kabupaten Balangan karena telah menindaklanjuti sekitar 90 persen rekomendasi DPRD pada tahun anggaran sebelumnya. Capaian ini dinilai menunjukkan adanya komitmen perbaikan tata kelola pemerintahan daerah.
Secara umum, DPRD menilai tingginya Silpa, terutama pada belanja pegawai di sejumlah SKPD, berdampak pada belum optimalnya pelaksanaan program pembangunan di sektor lain yang lebih membutuhkan dukungan anggaran. Selain itu, pemanfaatan anggaran perubahan juga dinilai belum berjalan maksimal karena masih terdapat kegiatan yang tidak disesuaikan meski telah diprediksi tidak akan terserap sepenuhnya.
Dalam rekomendasinya, DPRD Balangan menekankan sejumlah prioritas pembangunan yang harus menjadi perhatian pemerintah daerah. Di antaranya peningkatan layanan kesehatan dan kualitas tenaga kesehatan, penguatan infrastruktur pertanian seperti irigasi dan jalan usaha tani, serta pemerataan pembangunan jalan antar desa.
Di sektor ekonomi, DPRD mendorong penguatan UMKM dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), stabilisasi harga pangan, serta jaminan ketersediaan pupuk dan bibit bagi petani. Sementara di sektor pariwisata, DPRD meminta optimalisasi pengembangan destinasi wisata serta pelestarian cagar budaya, termasuk Benteng Tundakan sebagai warisan sejarah daerah.
DPRD juga menyoroti pentingnya peningkatan kualitas pelayanan publik, kemudahan investasi, penguatan tenaga kerja lokal, serta penyelesaian persoalan lingkungan seperti pengelolaan sampah yang masih menjadi tantangan serius di daerah.
“Melalui rekomendasi ini, kami berharap Pemerintah Kabupaten Balangan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan anggaran serta memperkuat pembangunan di berbagai sektor demi kesejahteraan masyarakat,” ujar H. Bustani, perwakilan DPRD Balangan yang membacakan surat rekomendasi tersebut.
Dengan berbagai catatan tersebut, DPRD berharap pengelolaan anggaran ke depan dapat lebih disiplin, terukur, dan benar-benar memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Balangan.
