MEDIAKITA.CO.ID – Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD Kabupaten Balangan) menggelar rapat kerja bersama sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pada 20–21 April 2026, dalam rangka pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun Anggaran 2025.
Rapat yang berlangsung di lingkungan DPRD tersebut menjadi forum evaluasi menyeluruh terhadap kinerja pemerintah daerah, khususnya SKPD mitra kerja Komisi II yang berkaitan langsung dengan sektor ekonomi, investasi, UMKM, pertanian, hingga pariwisata di Kabupaten Balangan.
Sejumlah SKPD yang hadir antara lain Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Dinas Koperasi, UMKM dan Tenaga Kerja, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah, Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata, serta Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam pembahasan tersebut, Komisi II DPRD menyoroti secara kritis efektivitas pelaksanaan program strategis tahun 2025, terutama yang berkaitan dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah, pemerataan pembangunan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Anggota Komisi II DPRD Balangan, Nur Fariani, menegaskan bahwa LKPJ harus menjadi alat ukur yang objektif untuk melihat sejauh mana program pemerintah benar-benar memberikan dampak nyata di lapangan, bukan hanya capaian administratif.
“LKPJ ini bukan sekadar laporan formal, tetapi harus menjadi instrumen evaluasi untuk memastikan program yang dijalankan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujarnya.
Komisi II juga menekankan pentingnya penguatan sektor-sektor unggulan daerah seperti pertanian, UMKM, dan perdagangan agar lebih terarah dan memiliki dampak ekonomi yang signifikan. DPRD meminta SKPD untuk lebih inovatif dalam merancang program, terutama yang mampu mendorong daya saing ekonomi lokal di tengah tantangan pembangunan yang semakin kompleks.
Dalam forum tersebut, masing-masing SKPD turut memaparkan capaian kinerja serta realisasi anggaran tahun 2025. Namun demikian, sejumlah kendala di lapangan juga diungkapkan, mulai dari keterbatasan anggaran, hambatan teknis, hingga tantangan koordinasi lintas sektor yang masih perlu diperkuat.
Rapat kerja ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPRD untuk memastikan bahwa seluruh program pemerintah daerah berjalan sesuai dengan perencanaan, tepat sasaran, dan akuntabel.
Hasil pembahasan LKPJ Tahun Anggaran 2025 tersebut nantinya akan dirumuskan menjadi rekomendasi resmi DPRD kepada pemerintah daerah sebagai bahan perbaikan kinerja dan penyempurnaan program ke depan.
Melalui evaluasi ini, DPRD Kabupaten Balangan berharap tercipta sinergi yang lebih kuat antara legislatif dan eksekutif dalam mendorong pembangunan yang lebih efektif, terukur, dan berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat. (sry)
